Home > YB Mangunwijaya > Mencari Landasan Sendiri

Mencari Landasan Sendiri

Oleh YB Mangunwijaya

APA yang kami kemukakan dalam Kompas, artikel: Indonesia Antifasis (17/7) dan Gruendlich (8/8) baru permasalahan terutama intern dalam negeri. Masalah mendasar ekstern global perlu kita perhatikan juga, karena tidaklah mungkin kita lepas darinya. Sebelum Glasnost-Perestroika dikumandangkan, tekanan berat bagi Indonesia ialah konflik global antara yang dikenal sebagai dunia kapitalis dan dunia komunis. Dengan segala kesemrawutan definisi, pengartian serta analisisnya, mana yang kapitalis dan mana yang komunis, mana kanan mana kiri, sebab komunisme pun kapitalisme juga, kapitalisme birokrat negara, dengan sepak terjangnya terhadap rakyat sebangsa yang khas ekstrem kanan.

Indonesia serta banyak negara Asia dan Afrika mencoba tidak terjepit seperti pelanduk antara dua gajah yang saling berkelahi. Sebagian berhasil tetapi dalam banyak perkara pokok belum mampu menghadapi kapitalisme (ekstrem kanan) global yang jaya terhadap komunis (ekstrem kanan juga).

Dunia Barat semula bersorak-sorai atas kemenangan total sistem liberal kapitalis itu, diikuti para pakar Orde Baru seumumnya. Di Asia hanya Mahathir, Anwar Ibrahim dkk yang tidak bersorak. Mereka kritis dan untunglah masih ada yang masih kritis, tetapi belum tahu juga apa yang sebaiknya. Tetapi menjelang tahun 2000 ini, teristimewa tergugah oleh gempa dahsyat krisis moneter Asia dan realita tragedi pengangguran, kemelaratan dan kekerasan sehari-hari dalam dunia kaya-raya liberal kapitalis itu sendiri, tumbuhlah semakin kuat suatu fajar kesadaran bahwa teori-teori pasar bebas, persaingan bebas dengan segala invisible hand khayalan kaum kanan itu diragukan kemampuannya untuk membentuk dunia yang tidak serakah, tidak keji-tega, sejahtera wajar, berkelanjutan, damai dan terutama adil tanpa exploitation de l’homme par l’homme. Sebab faktual ternyatalah, bahwa sistem liberal kapitalis, biar sudah direvisi, diadaptasi baru dan diperlunak sekalipun, dibolak-balik diargumentasi fasih ilmiah seribu kepala botak, ternyata hanya dapat berfungsi dengan tumbal-tumbal sekian milyar rakyat dina lemah miskin di seluruh dunia, termasuk dan teristimewa Indonesia.

Bagaimana Pasal 33 UUD ’45

Mengingat itu semua, agenda yang tergolong amat menentukan dalam pembaruan tuntas Indonesia kita ialah antara lain permasalahan bagaimana mengolah dan mengembangkan realisasi Pasal 33 UUD ’45 yang seharusnya dilestarikan/dimekarkan dalam UUD RI yang final disepakati Majelis Konstituante entah kapan nanti.Sebab tidak perlu kita menjadi Marxis untuk sadar bahwa bagaimanapun infrastruktur ekonomi nyatanya merupakan syarat amat penting bahkan sering menjadi superstruktur terpenting bagi seluruh kehidupan dan penghidupan nasion. Karl Marx salah ketika bertesis bahwa pada prinsipnya ekonomilah yang menentukan segala kehidupan sosial dan politik. Namun saripati ajaran Marx benar, yakni: meskipun tidak prinsipil, tetapi historis empiris faktual di dalam dunia modern ini (jadi tidak harus selalu) variabel ekonomilah yang dibuat konstruksi diperdewa menjadi (jadi bukan: adalah) penentu utama seluruh kehidupan dan penghidupan masyarakat dan negara.

Oleh karena itu pertanyaan paling gawat kini ialah: jikalau dua-duanya, komunisme maupun kapitalisme liberal gagal, maka sistem ekonomi yang seperti apa yang harus menjadi prinsip pengarah maupun pedoman operasional di Indonesia Baru hari depan? Pasal 33 sudah arif mengarahkan haluannya, tetapi baru secara umum. Di tahun 1945 memang baru itulah yang mungkin. Orde Baru tidak pernah bahagia dengan pasal 33, lalu pelan sistematis menyingkirkan pasal yang bila konsekuen konsisten dilaksanakan, akhirnya menuju ke suatu Ekonomi Rakyat Kooperasi, atau entah terserah namanya. Namun sistem koperasi kemudian diselewengkan dan dibunuh halus.

Dalam suatu percakapan intim di tahun 1966 dengan salah seorang sahabat lamanya dari Kelompok Pathuk, yakni kelompok pejuang di bawah tanah zaman Jepang yang memulai Revolusi di Yogyakarta dan yang memanggil pemuda Soeharto menjadi komandan Batalyon X di tahun 1945, caretaker hankam 1965 Soeharto berkata bahwa ia tidak setuju dengan suatu ekonomi kerakyatan, karena ia tahu betul bahwa jikalau rakyat yang dijadikan pondasi pijakan ekonomi, pasti semua akan ludes dalam waktu cepat dalam perjudian, kemaksiatan dan sebagainya. Konsepnya ialah “pembuatan kue besar” yang terkenal itu. Baru jika Indonesia dapat membuat kue yang besar dan enak (tentunya yang dibuat oleh beberapa gelintir elite yang ahli membuat kue) maka barulah ada yang lumayan dapat dibagi-bagikan kepada rakyat. Jika tidak begitu, maka hanya kemelaratanlah dalam segala bentuk yang dapat dibagikan kepada rakyat.

Jadi suatu konsep sangat feodal paternalistik yang persis sama dengan apa yang dikonsepkan Hindia Belanda dengan politik etisnya. Juga karena ketidaktahuan yang tragis dari Soeharto dengan rezimnya tentang hakikat, sistem dan peran koperasi bagi bangsa-bangsa bekas jajahan yang sudah morat-marit ekonomi serta mental bertata-rumah-tangga. Demikianlah RI dikembalikan ke Hindia Belanda, bahkan jauh lebih buruk dan korup karena dimasuki unsur banditisme. Apalagi diperkejam oleh metode tangan besi model Kenpeitai dan Gunseikanbu Jepang. Dengan pembangkitan lagi iklim budaya kerajaan pribumi abad-abad pertengahan.

Apakah kue besar sudah jadi dibuat? Sudah, bahkan maharaksasa. Tetapi soal membagi-bagi itu, nah, itu harus mengikuti tafsiran Soeharto himself and his cronies. Satu contoh saja: Menurut informasi ahli-orang-dalam, pertambangan Freeport Irian Jaya bekerja nonstop 24 jam sehari (3 shift) dengan hasil batuan mentah sebanyak 250 ton setiap jam atau setara 500 kg per jam emas-belum olahan plus hasil-hasil logam berharga lainnya. Informasi orang-dalam itu (yang diperkuat berita BBC) menceritakan, Soeharto (atau/ dan keluarga) menerima komisi-luar-kontrak khusus sebanyak 5 milyar dollar AS per tahun. Dan itu sejak 1973. Saya tidak tahu apakah informasi spektakuler itu akurat, maka silakan Sdr Mulya Lubis, Dhaniel Dhakidae dkk menceknya. Itu baru Soeharto satu orang. Dan satu kasus. Boleh jadi invisible hand liberalisme kapitalisme dapat berjalan baik di Eropa atau Amerika Utara (itu pun kini sudah amat dipertanyakan), tetapi di Indonesia selalu an evil invisible hand yang bergerak.

Tantangan para pakar

Maka meskipun Pasal 33 tersebut sudah bagus, tetapi terlalu puitis romantis untuk suatu tata-negara yang modern, tetaplah harus lebih dipersiskan dan dikembangkan teori dasarnya yang ilmiah maupun politis praktis, normatif, maupun empiris. Agar jangan terlalu longgar lentur sehingga dapat ditafsir sesuka sembarang penguasa. Itulah yang masih vakum, padahal menyangkut keseluruhan konstruksi dasar praksis sehari-hari Republik Indonesia kita.

Soalnya hampir semua pakar ekonomi selama Orde Baru berasumsi bahwa sistem pasar-bebas-persaingan-bebaslah is the best. Padahal gagal di negara-negara sana pun, apalagi (hikmah krismon Asia) di sini. Di Nederland yang makmur ternyata masih banyak orang yang terpaksa mencuri sepotong roti karena kelaparan akibat pengangguran dan standar hidup amat mahal. Sehingga di TV, media cetak, Parlemen dan Kabinet Belanda orang saling berdebat heboh karena Uskup kota Breda Dr MPM Muskens mengingatkan tentang prinsip moral yang sebetulnya sudah tradisional diakui berabad-abad tetapi dilupakan dalam zaman kemakmuran pasca-Perang Dunia II, yakni bahwa orang miskin yang sungguh tidak dapat makan, diperbolehkan mencuri roti. Dasarnya ialah Hukum Illahi, bahwa segala yang ada di dunia ini memang diperuntukkan bagi semua manusia. Sehingga, jika ada suatu tata-negara ataupun tata-ekonomi yang mengakibatkan adanya manusia-manusia miskin sampai kelaparan, maka manusia miskin itu berhak alamiah menggunakan hak asasinya untuk makan. Terpaksanya dengan yang disebut mencuri dalam tata-masyarakat yang baik, tetapi yang sebetulnya bukan mencuri bila akibat saja dari suatu tata-ekonomi yang keliru. Begitu juga dengan pemenuhan hak-hak asasi manusia yang lain. Tetapi mengapa soal mencuri roti saja sampai menimbulkan heboh besar di Parlemen dan Kabinet segala? Karena apa yang dikemukakan amat berani oleh Uskup Muskens itu langsung menyerang sistem, notabene sistem kapitalisme liberal yang di sana mahadewa keramat mutlak tidak boleh disentuh kebenarannya. Apalagi sesudah sistem komunis hancur.

Demikianlah kita masih harus melahirkan kaum teoretikus ekonomi ataupun filsuf-filsuf tata-negara dan tata-masyarakat yang tangguh tetapi bukan hasil telur-telur mazhab liberal kapitalis yang boleh jadi lain-rupa-lain-kata tetapi kromosomnya masih sama. Mau dan mampukah mereka berdaya-pikir independen mempelajari tradisi besar Adam Smith namun dialektis tradisi antitesisnya Karl Marx juga? Menemukan sintesis dengan hanya mengkaset tesis tanpa mau mendengarkan antitesisnya tidak mungkin.

Generasi Soekarno-Hatta tidak kenal Marx-fobi, tanpa harus menjadi Marxis. Sehingga mereka cemerlang dapat menemukan sintesis yang hebat dalam pendasaran sendi-sendi kenegaraan dan kemasyarakatan yang amat berharga bagi RI 17 Agustus 1945. Sayang dengan sepihak majelis Konstituante dibubarkan oleh Soekarno Tua, sehingga kembalinya UUD ’45 cepat berakibat merajalelanya kolusi Mataram-Hindia-Belanda-Jepang, mengambrolkan segala yang sudah dimulai baik sejak tahun 20-an serta Revolusi 1945-1950 yang cerdas mengharukan itu.

Tetapi teranglah soal sembako rakyat 208 juta tidak mungkin menunggu sampai hasil diskusi para ilmuwan mencapai kata sepakat. Maka antisipasi dalam bidang politik praktis terpaksa diperlukan. Demikianlah dari segi praksis sulitlah dicari instrumen politik yang lebih mampu mencegah sentralisme crony-capitalism dan masalah massa 200 juta penduduk selain dan kecuali struktur negara federal, Bhinneka Tunggal Ika. (Sudilah baca Kompas, Artikel Republik Indonesia Abad Ke-21 (19/6) hlm 4).

Tata negara/masyarakat Indonesia Serikatlah yang relatif paling menjamin gairah rakyat lokal regional untuk berproduksi serta berkonsumsi secara kooperatif, namun dalam artian asli seperti yang dimaksud oleh Mohammad Hatta dan semua pakar koperasi di seluruh dunia. Jadi suatu ekonomi-dasar mikro dari bawah. Yang mementingkan sendi-sendi ekonomi kuat di kalangan rakyat banyak. Dan yang sekaligus memberi landasan ekonomi makro yang sehat yang berpartisipasi sehat juga pada ekonomi global. Tanpa mengabaikan penggairahan serta kemudahan subsidier yang alamiah datang dari atas. Itulah kira-kira formulasi awam yang perlu direformulasi teoretis ilmiah oleh para pakar.

Kita harus realis, biarpun aset pencakar-pencakar langit di Jl Thamrin, Diponegoro, Gatot Subroto dan lain-lain masih mendongak angkuh ke angkasa, namun praktis seluruh bangunan tata negara dan tata masyarakat suatu Republik Indonesia yang benar-benar res publica masih harus dimulai lagi dari pondasi di tanah. Sesungguhnya, kita masih hidup di tahun 1898.

Y B Mangunwijaya

Sumber : Kompas, Selasa, 1 September 1998

Categories: YB Mangunwijaya
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: