Home > YB Mangunwijaya > Mengapa Republik Indonesia Serikat?

Mengapa Republik Indonesia Serikat?

Oleh: YB Mangunwijaya

MENGAPA Kroasia Herzegowina, Bosnia, dan lain-lain menyempal dari Negara Kesatuan Yugoslavia? Itu terutama karena sepak-terjang Serbia yang ingin mendominasi daerah-daerah tadi demi impian besar Serbia Raya. Aksi menimbulkan reaksi. Jika satu bagian negara terlalu bermain tuan besar, sedangkan bagian lain disuruh menjadi satelit untuk tidak mengatakan dijajah, apalagi apabila suatu negara terdiri dari suku-suku dengan kebudayaan serta agama lain, jelaslah secara alamiah amat mudah separatisme timbul, dengan segala kekejaman seperti yang kita lihat di bekas Yugoslavia itu.

Indonesia juga akan sama nasibnya jika Pulau Jawa dan teristimewa Jakarta berbuat sama seperti Serbia Raya. Sementara itu, Republik Indonesia di awal abad ke-21 sudah berpenduduk 210-220 juta orang, terpencar dalam suatu arkipel seluas Eropa. Orang sebanyak itu dalam wilayah seluas itu hanya dapat dipersatukan dan “didisiplinkan” secara sentralistis dengan tangan besi. Caranya hanya satu: model Republik Rakyat Cina. Tetapi, Republik Rakyat Cina berwilayah kontinental. Kita arkipel. Maka, tangan besi bersamaan dengan anarki akan menjadi skenario logis demi suatu “kesatuan dan persatuan” yang dipaksakan dan semu.

Maka kita paham, mengapa tersebar luas perasaan anti-Jawa di seluruh Nusantara luar Jawa. Sebenarnya tidak atas dasar etnis, suku, agama, rasa, antargolongan, dan sebagainya, tetapi karena bencinya penduduk luar Jawa terhadap arogansi dan main tuan-puan kekuasaan dari Jawa–lebih terperinci: Jakarta. Yang tidak hanya memerintah politis, tetapi juga ekonomis, sosial kultural, komersial, finansial, menyedot segala sumber alam, modal kekayaan serta sumber daya manusia yang paling pandai dan mampu ke pusat Jawa, teristimewa Jakarta.

Moebyarto dari Universitas Gadjah Mada (UGM) mencatat: “Jika sebelum masa pembangunan rata-rata kemakmuran penduduk Jawa 35 persen di bawah rata-rata kemakmuran penduduk luar Jawa, kini (1992) keadaannya terbalik, kemakmuran penduduk luar Jawa 24 persen di bawah kemakmuran rata-rata penduduk Jawa” (“Pertumbuhan ke Pembangunan Berkelanjutan”, P3PK UGM dan PPK UGM, Yogyakarta, 23-25 Agustus 1993). Lagi, “… DKI Jakarta yang menunjukkan ‘pendapatan’ lebih dari dua kali pendapatan rata-rata Indonesia menjadi pusat pertumbuhan yang menarik, yang pada gilirannya semakin menarik para investor ke sana. Dan akibatnya, ketimpangan ekonomi yang lebih serius lagi” (“Perekonomian Tinggal Landas dan Strategi Pembangunan Nasional Jangka Panjang 25 Tahun Kedua 1994-2019”, P3PK UGM dan LPSP, Yogyakarta, 2-3 Juni 1998)

Maka, gerakan separatisme di Aceh, Irianjaya, dan lain-lain sebenarnya bukan kesalahan penduduk lokal yang alamiah cinta ke Aceh, Irian, dan lain-lain, tapi praktis melulu kesalahan pusat–apalagi Timor Timur, yang jelas praktis 90 persen ingin lepas dari Republik Indonesia memperjuangkan Timor Leste Merdeka. Bahkan, di Jawa dan penduduk biasa di Jakarta sudah muak dengan segala kemunafikan strategi dan taktik-taktik Orde Baru yang serakah mengakumulasi kekuasaan, kekayaan, kenikmatan ke atas, dengan simbol Soeharto sekeluarga. Sampai remaja terpelajar pun mengekspresikan kemuakan mereka dengan saling berkelahi maut, yang sebetulnya abnormal bagi usia remaja. Tetapi, itulah akibat langsung dari impian Indonesia Raya model Britania Raya, Jepang Raya, Asia Timur Raya, Serbia Raya, dan semua pemerintah fasis.

Kini didambakan reformasi total, artinya demokratisasi total. Tapi, kendala apa yang paling berat untuk mencapai demokrasi sejati? Sudilah mendengarkan seorang pakar, Riswanda Imawan dari UGM: “Bila kita amati perkembangan demokrasi di Indonesia, hambatan terbesar justru pada sifat UUD 1945 yang lebih berorientasi ke penguatan negara. Ada 15 ketentuan dalam UUD 1945 yang secara jelas menguatkan posisi negara terhadap rakyat: 12 pasal yang mengatur kekuasaan pemerintahan negara, satu pasal (pasal 17) tentang kementerian negara, sedangkan dua pasal (pasal 21 ayat 2 dan pasal 22 ayat 1) tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Bahkan, dalam pasal 21 ayat 2 disebutkan: ‘Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh DPR, tidak disahkan oleh presiden, rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.’ Pasal 22 ayat 1 justru menegaskan: ‘Dalam hal-ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.’” (“Seminar Strategi dan Upaya Penyusunan Agenda Politik dalam Reformasi”, Yayasan Konrad Adenaur dan P3PK UGM, 29-30 Juni 1998).

Selain itu kita tahu bahwa generasi muda sekarang, yang nanti akan mengolah republik kita di abad ke-21, adalah generasi yang tipikal sekali tidak suka pada jenis-jenis the great leader. Zaman pengidola Diponegoro, Soekarno, Soeharto, dan sebagainya sudah lampau. Dalam lubuk jiwanya, generasi muda adalah federalis (Ichlasul Aman, Rektor UGM, dalam “Seminar Agenda Reformasi”, Kompas, 15-16 Juni 1998). Rukun toleran terhadap kelompok lain tetapi one great leader untuk semua? No: mereka punya pemimpin kelompok (dan juga kiai) sendiri-sendiri. Mereka sudah telanjur skeptis pada jenis pemimpin besar, dosen, apalagi pejabat tinggi yang kolusi, korusi, nepotisme otoriter. Mereka tidak suka pada prinsip monarki atau penggantinya yang berbentuk etatisme sentralistis.

Maka, marilah kita mempunyai keberanian untuk rasional, jujur, mengakui, jika kita masih ingin suatu Indonesia yang tunggal, justru kebhinnekaanlah yang harus dijaga. Bhinneka Tunggal Ika adalah definisi negara federal, satu-satunya kemungkinan mempersatukan Indonesia secara adil, damai, saling memekarkan di abad ke-21, yang sudah lain sama sekali dari situasi abad ke-20.

Mukadimah UUD 1945 tetap dilestarikan. Atau, jika dikehendaki, dimekarkan (tidak dirombak atau diganti) untuk menjaga identitas dan historisitas Republik Indonesia 17 Agustus 1945 yang sudah 40 tahun diselewengkan. Tapi, batang tubuhnya yang begitu antidemokrasi harus diperbaiki. Jangan dibiarkan terus-menerus dijadikan instrumen untuk menumbuhkan diktator-diktator.

Sudilah mempersiapkan mental dan inteligensia, jiwa sepi pamrih, dan cinta kepada generasi muda abad ke-21 yang sekarang masih di sekolah dasar dan taman kanak-kanak yang amat cerdas tetapi dibungkam, digiring, akhirnya dicekik sentralistis yang pusatisme Orde Baru dan segala impian sentralisme model Serbia Raya. Ini untuk merealisasi cita-cita yang dari awal berakar asli pada visi Mohammad Hatta: Negara Indonesia Serikat, namun Republik Indonesia Serikat abad ke-21.

Sumber: Majalah D&R, 1 Agustus 1998 – Edisi 22/03 – 1/Agustus/1998

Categories: YB Mangunwijaya
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: