Home > YB Mangunwijaya > Adat Suaka: Ungkapan Nurani Kolektif

Adat Suaka: Ungkapan Nurani Kolektif

Oleh: YB Mangunwijaya

KERINDUAN manusia menemukan harmoni antara manusia dengan Tuhan Yang Maha-Agung, Maha-Intim sangatlah mendalam. Begitu juga kerinduan menemukan segala warna kebaikan, kebenaran, kejujuran, keadilan, kerukunan, kedamaian dan semua saja yang terasa spontan memekarkan dan menyaudarakan semua orang. Maka dalam situasi bingung, takut, gelap, galau, orang sering mendatangi rohaniwan yang ia percayai punya hati yang baik, suka menolong dan tidak akan berkhianat. Rohaniwan (arti luas termasuk kaum intelektual, jadi tidak hanya pejabat resmi suatu agama) tetap manusia biasa dengan kelebihan serta kekurangannya. Namun ia diharapkan oleh umat agar mengaktualisasi, mempersonifikasi, mencitrakan jawaban kerinduan eksistensial tadi. Demikianlah rohaniwan/intelektual sejati akan memberi perlindungan semampunya kepada yang dihardik, diburu, fisik maupun psikis. Yang baik-baik maupun yang jahat, sebab orang jahat pun manusia.

Kaum rohaniwan/intelektual tidak diberi tugas masyarakat menjadi jaksa, polisi, hansip atau intel yang wajib melaporkan orang (apa lagi yang sudah mempercayakan diri kepada kebaikan dan kesetiaan hatinya) agar lekas digiring ke penjara. la bertugas (atas nama Yang Mahabaik, Maha-Pengampun serta hati nurani kolektip masyarakat yang menjunjung tinggi kemanusiawian, keadilan dan peradaban mulia) untuk menolong orang siapa pun yang sedang tenggelam dan takut. Motivasi politik, jelasnya: politik dalam kerangka kekuasaan, tidak dipunyainya. Hanya peri-kemanusiaan.

Namun ia aktip berpolitik dalam arti lain yang lebih asli: yakni ikut menyumbang apa pun demi kesejahteraan umum (bukan cuma partai, perusahaan, penguasa atau kelompok yang ia sukai dsb.) ke arah persaudaraan, kedamaian, penyembuhan, rekonsiliasi. Maka demi itulah dalam sejarah bangsa manusia yang sudah beradab dan dewasa dikenal antara lain yang disebut Hukum Suaka (Asylrecht).

Di Yunani Antik, yakni palungan kelahiran bangsa manusia cerah budi, disepakati: apabila seorang buruan minta perlindungan di beberapa tempat tertentu, aparat penguasa apa pun tidak boleh menginjak tempat lindung itu untuk menangkapnya. Tempat itu dalam bahasa Yunani disebut: asulon = tempat kebal, asyl, suaka. Asulon di Yunani di lokasi dalam wilayah bait-bait pemujaan dewa-dewi mereka, dan oleh bangsa-bangsa pengikut Nabi Ibrahim dalam bait-bait pemujaan Yahwe, Tuhan Yang Mahaesa.

Yunani adalah nenek-moyang para filsuf rasional murni yang anti-takhayul, negeri para pemikir ulung yang antara lain mengkonsep negara demokrasi dengan warganegara yang bermartabat. Sehingga akhirnya, lewat evolusi amat panjang dengan segala up and down, berkembanglah kini pengakuan hak-hak/kewajiban azasi manusia oleh mayoritas negara-negara modern yang manusiawi, adil dan beradab.

Dalam kalangan putera-puteri Nabi Ibrahim prinsip dan hukum asulon berakar pada kesadaran religius, bahwa raja yang sebenarnya bukanlah raja duniawi, melainkan Yahwe, Tuhan Yang Mahaesa, Allah. Gelar paling bermartabat bagi Raja Daud misalnya ialah Abdi Yahwe, ekuivalen dengan Abdullah. Dan karena itu kekuasaan raja, tentara, jaksa, dsb. terbatas nisbi. Kekuasaan mereka tidak mutlak, tetapi hanya sah sepanjang masih mau dibawahkan oleh Tuhan atau Hukum Tuhan, prinsip-prinsip moral dan etika.

Semua dan setiap raja, pangeran, sheikh atau kepala keluarga penghuni padang pasir Arab dengan sikap ksatria akan konsekuen memberi suaka dan menjamin keamanan setiap orang buruan yang memohon perlindungan dalam wilayah wibawanya. Ia malu bila tidak mau memberi suaka kepada siapa pun (sekali lagi: siapa pun) yang memohon perlindungan kepadanya. Entah si buruan itu benar atau salah, kawan atau lawan, itu urusan nanti. Permohonan perlindungan harus ia kabulkan, selama ia masih ingin disebut tuan yang berdaulat dan bermartabat dan tidak mau disebut pengecut yang tak pantas dihormati bahkan tidak layak untuk hidup. Teristimewa terhadap buruan politik. Dengan segala risiko besar sekalipun.

Kesediaan memberi suaka kendati penuh risiko oleh bangsa Yunani Antik dan bangsa-bangsa Timur Tengah itu masih berlaku sampai sekarang. Kita ingat bagaimana Raja-Husein dari Yordania memberi perlindungan yang penuh risiko kepada para menantu Saddam Hussein yang membelot serta seluruh keluarga mereka. Saddam pun tahu tentang hukum suaka tradisi padang pasir yang sudah sekian ribu tahun diakui oleh adat. Kendati memaki-maki, Saddam tetap menghormati Hukum Suaka padang pasir. Hanya kerelaan pemohon suaka untuk menyerahkan diri, itulah satu-satunya yang dapat melepaskan sheikh atau raja dari kewajiban memberi asulon.

Tradisi padang-pasir Israel-Arab dan Yunani klasik itu diteruskan dalam budaya Nasrani di Eropa Barat. Setiap buruan yang minta perlindungan di dalam wilayah gedung gereja, menurut adat Katolik sepanjang abad-abad tidak boleh ditangkap oleh aparat kekuasaan duniawi apa pun. Bukan karena Gereja (atau Kepala Suku Padang Pasir) membantu si buruan untuk menghindari hukumannya yang adil dan sah. Akan tetapi demi dua hal:

Pertama untuk melunakkan dunia keras siapa-kuat-dialah-menang-dialah-norma-‘keadilan’ para raja dan penguasa yang seumumnya cenderung untuk mencari menangnya sendiri. ‘L ‘etat c ‘est moi (Hukum ialah aku)’ ujar Raja Louis XIV angkuh. Raja adil atau penguasa yang manusiawi memang luar biasa amat langka sekali. Maka Gereja merasa wajib untuk melestarikan Hukum Suaka warisan dunia Yunani dan padang-pasir Israel-Arab itu, agar rasa keadilan, peri-kemanusiaan serta peradaban sejati semakin dipatuhi oleh para raja dan penguasa duniawi. Yang dikecualikan dari penikmatan hukum suaka Gereja hanyalah para pembunuh, pelaku perzinahan, penghindar pajak, pemerkosa, pengkhotbah kepercayaan sesat, dan beberapa kategori lain yang pada waktu itu dianggap kriminal. Tentu saja sesudah keputusan final oleh hakim yang adil dipalukan.

Buruan politik senantiasa harus dilindungi oleh asulon, karena menganut politik tertentu yang tidak disukai raja bukan atau belum tentu suatu kejahatan apalagi dosa terhadap Tuhan.

Alasan kedua lebih rohani, yakni untuk memberi kesempatan kepada yang diburu itu untuk bertobat ke jalan yang benar (apabila memang dia terbukti salah) atau agar ada waktu untuk tawar-menawar dengan pihak raja/penguasa bila tuduhan terbukti tidak betul; akibat fitnah misalnya, kecemburuan, keputusan tak adil dari hakim lalim atau penguasa sewenang-wenang dsb. Bahkan seorang pastor atau kepala biara yang menyerahkan (baca: mengkhianati) si pemohon suaka dihukum berat oleh Gereja.

Dengan cerainya negara dari agama, hukum suaka semakin digerogoti oleh tata-negara yang mengikuti sekularisme. Namun sebagai perimbangan, seluruh perangkat hukum pidana maupun perdata, proses kepolisian serta kehakiman diperbaiki menjadi semakin adil dan efektip melindungi semua dan setiap warga-negara dari segala kesewenang-wenangan. Hak/kewajiban memohon/memberi perlindungan suaka di dalam gereja kini tidak lagi dibakukan lewat pasal-pasal Hukum Gereja. Namun kebiasaan praktis adat asulon yang sudah berjalan sekian ribu tahun itu tetap selalu dijunjung tinggi oleh praksis para rohaniwan Gereja. Selama Perang Dunia II ribuan buruan rezim Hitler dan Stalin mendapat suaka perlindungan dalam wilayah gereja/biara. Selama perang-perang Kemerdekaan Indonesia para gerilyawan terlindung dalam gereja atau biara didaerah-daerah yang diduduki Tentara Belanda.

Dalam konteks lain sisa-sisa jauh dari penghormatan wilayah asulon kita temukan dalam hukum internasional mengenai status kebal gedung, halaman kedutaan dan korps diplomatik. Sekian tahun yang lalu Tentara Amerika Serikat mendobrak Panama untuk menangkap Jenderal Noriega (soal perdagangan bius). Noriega minta perlindungan di Kedutaan Vatikan. Konsisten, konsekuen Duta Vatikan menolak untuk menyerahkan Noriega kepada Tentara Amerika. Lewat persuasi akhirnya Noriega sendirilah yang menyerahkan diri secara sukarela kepada para pemburunya.

Dalam konteks situasional, di mana raja, tumenggung atau demang berperan legislatip merangkap eksekutip dan sekaligus ketua mahkamah agung, hukum adat asulon amat diperlukan selaku pengimbang kesewenang-wenangan. Oleh karena itu rohaniwan/pendeta/pastor/biksu sejati akan menjauhkan diri dari segala hal-ihwal politik dalam arti reduktip tadi: mencari atau merebut atau mempertahankan kekuasaan belaka.

Namun dari pihak lain tetap setia kepada fungsi penjagaan moral, keadilan, kedamaian, kerukunan, saling pemekaran manusia, rekonsiliasi, dsb. Pendek kata penyuara hati-nurani. Bersama dengan kaum intelektual atau budayawan. Seresonansi dengan sila ke-2 kemanusiaan yang adil dan beradab; sila yang diajukan oleh para Pendiri RI kita selaku ekspresi hasrat selaras dengan hati-nurani global, yang biarpun masih banyak dilanggar di mana-mana, tetapi tetaplah Bintang Kejora penunjuk jalan kemanusiaan, keadilan dan peradaban.

Adat suaka adalah ungkapan hati-nurani kolektip, bahwa bangsa manusia tidak semestinya mengacu ke hukum survival of the fittest hewani belaka, tetapi ke penataan hidup bersama yang mengakui moral, keadilan dan budaya luhur; suatu sikap semangat yang suka pada fair-play dan last not least: sikap ikut bela-rasa (compassionate) dengan para dina-lemah yang tak berdaya membela diri terhadap kesewenang-wenangan berbagai bentuk.

Paralel dengan prinsip asulon ialah fungsi Palang Merah yang wajib mengobati luka-luka dan menyelamatkan hidup kawan maupun lawan. Biarpun musuh yang disembuhkan itu nanti dapat menyerang kawan lagi, namun menyembuhkan lawall, menyelamatkan hidup si musuh adalah tugas kewajiban internasional Palang Merah maupun dokter sejati dalam tata-nilai universal yang beradab, berbudaya. Rohaniwan dan kaum intelektual sewujud Palang Merah yang mengatasi tembok-tembok politik bermotivasi kekuasaan.

Jikalau kepercayaan kepada aparat paling bawah sampai Mahkamah Agung masih tinggi, maka orang yang diburu dengan pasrah akan berpaling kepada para hakirn. Jikalau tidak, maka tidak ada jalan lain, penuh ketakutan buruan-politik muda yang terperosok dalam kemelut dengan sendirinya akan minta suaka kepada naungan sejenis Palang Merah, seperti misalnya tim relawan rohaniwan intelektual budiwan, para advokat LBH serta bapak-bapak dan terutama ibu-ibu yang gemetar tetapi ikhlas merangkul mereka. Dengan kepercayaan bahwa dalam negara yang terhormat dan masyarakat manusiawi serta beradab para kiai dan rohaniwan, kaum intelektual, para advokat serta para budiwan sosial tidak bertugas sebagai polisi kasus politik, intel atau informan politik, tetapi berfungsi selaku asulon dalam bentuk pribadi. Yang dalam penghayatan hati nurani global namun lokal kontekstual meneruskan warisan pusaka tradisi 2500 tahun budaya tinggi Yunani Antik dan padang-pasir anak-benua yang melahirkan nabi-nabi besar. Sayang, Indonesia tidak punya padang-pasir bebas bakteri. Yang ada, hutan rimba belantara.

YB Mangunwijaya

Sumber: Jawa Pos, 9 September 1996

Categories: YB Mangunwijaya
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: