Home > Ignas Kleden > Dari Patrimonialisme ke Demokrasi

Dari Patrimonialisme ke Demokrasi

Oleh: Ignas Kleden

DALAM waktu kurang dari seminggu telah dilantik anggota DPR dan MPR baru, dan telah terpilih pula Dr Amien Rais sebagai Ketua MPR.

Pergantian orang-orang yang menduduki kursi lembaga-lembaga yang terhormat itu memancing harapan tertentu. Setidak-tidaknya merekalah para wakil rakyat yang dijagokan baik oleh golongannya masing-masing, maupun oleh partai-partai politik hasil suatu pemilu, yang telah berlangsung dengan pemaksaan, teror, dan manipulasi yang paling rendah tingkatnya selama tigapuluh tahun terakhir.

Apa yang secara politis menjadi peristiwa yang amat penting ini, ditinjau dari segi sosiologi politik belum menjanjikan sesuatu apa pun. Karena dari aspek ini, yang terjadi sekarang barulah pergantian personalia. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa pergantian personalia tidak dengan sendirinya membawa serta pergantian cara kerja, pergantian kebijaksanaan, pergantian kebiasaan dan pergantian etos jabatan. Dengan lain perkataan, pergantian personalia belum menjamin pembaharuan sistem politik, apa lagi perubahan budaya politik.

Pernah ada saatnya muncul anggapan seakan-akan seluruh politik Indonesia hanya ditentukan oleh Presiden Soeharto (waktu itu) seorang diri. Karena itu obsesi perlawanan politik yang utama adalah membawanya turun dari tahta kekuasaan. Diandaikan, kalau dia dapat dipaksa meninggalkan kekuasaannya, banyak keadaan akan berubah dalam politik Indonesia.

Anggapan tersebut sekarang terbantah buat sebagian besarnya. Setelah kekuasaan diserahkan kepada Presiden Habibie, banyak keadaan yang menentukan politik Indonesia tetap tidak berubah. Tak dapat disangkal, Presiden Habibie telah membawa beberapa perubahan selama masa pemerintahannya yang sudah berlangsung limaratus hari lebih. Penampilan Presiden Habibie dengan cepat membuat jabatan presiden tidak lagi terasa angker, sakral atau menakutkan. Pers menjadi jauh lebih bebas, apalagi setelah momok bagi kebebasan pers berupa Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dihapuskan oleh Menteri Penerangan yang sekarang. Demikian pula banyak UU dihasilkan. Dan yang paling mutakhir tentu saja, pemberian opsi ganda kepada rakyat Timor Timur untuk memilih otonomi yang luas atau memilih merdeka. Pilihan dilakukan melalui semacam referendum.

***

SEKALIPUN demikian, persoalan adalah: apakah perubahan-perubahan yang dibawa oleh pemerintahan Presiden Habibie itu telah mengubah watak dasar politik Orde Baru dan berhasil menerobos kebekuan-kebekuan yang ada di dalamnya? Jawabannya, sayang sekali, adalah “tidak”.

Untuk menyebut beberapa contoh, penggunaan kekerasan dalam politik tidak berkurang, tetapi malahan meningkat dan meluas. Demikian pula, praktik korupsi dan kolusi semakin berkembang dalam skala, lingkup, intensitas dan gaya. Jumlah uang yang dilibatkan dalam kasus Bank Bali mencapai angka astronomis yang tidak bisa dipahami lagi artinya oleh banyak rakyat kita. Lingkup korupsi dan kolusi disinyalir telah meluas dari birokrasi negara ke dalam birokrasi partai politik. Intensitasnya pun sangat tinggi karena berlangsung dalam hitungan satu-dua bulan, dan dilakukan dengan cara yang sangat kasar dan ditutup-tutupi dengan berbagai muslihat yang mengesankan tak adanya keberanian moral dan kemauan politik untuk melihat borok luka di tubuh sendiri. Sementara itu otonomi pengadilan tidak mengalami kemajuan setapak pun.

Di bolak-balik dengan cara apa pun, persoalan politik Indonesia masih dalam stereotip yang lama dengan segala akibatnya. Kita masih menyaksikan kompetisi dan pertarungan yang tak seimbang antara hokum dan kekuasaan politik. Kemacetan politik Indonesia, dulu maupun sekarang, disebabkan oleh kekalahan hukum di depan kekuasaan politik. Hukum hanya diberlakukan untuk orang-orang yang tidak mempunyai kekuasaan, sedangkan kesalahan dan keonaran yang muncul di kalangan penguasa dan pejabat selalu ditutupi dengan berbagai cara.

Cara yang digunakan untuk menutupi kesalahan dan pelanggaran oleh pejabat tinggi atau penguasa adalah cara yang sudah baku. Yang paling mudah adalah menyangkal bahwa terjadi suatu pelanggaran. Kalau ini tidak mungkin dilakukan karena fakta pelanggaran terlalu jelas, maka dicari penjelasan yang memaafkan. Kalau ini pun masih tidak mungkin, maka kasus pelanggaran itu dipetieskan saja dengan menutup mulut semua petugas terhadap setiap pertanyaan. Kalau kekuasaan telah terlibat dalam suatu pelanggaran yang bersifat publik sehingga tak dapat disangkal dan tak dapat pula dipetieskan (misalnya karena tekanan HAM), maka cara terakhir adalah mencari ‘kambing hitam’ yang harus siap ‘disembelih’ untuk menebus dosa seorang penguasa atau pejabat tinggi.

***

STRATEGI seperti ini mungkin saja efektif untuk menyelamatkan muka bopeng kekuasaan, tetapi sangat merugikan dan bahkan menghancurkan baik pendidikan politik maupun pendidikan hukum. Menganggap (sadar tak sadar) bahwa hukum hanya berlaku bagi orang yang tak mempunyai kekuasaan, menimbulkan anggapan lain bahwa pelanggaran hukum juga hanya mungkin dilakukan oleh orang yang berada di luar lingkup kekuasaan. Kalau dalam masa perjuangan kemerdekaan ada kelatahan untuk menganggap segala yang tak beres adalah akibat kesalahan Belanda, maka sekarang ini muncul anggapan bahwa kekacauan politik dan ekonomi adalah kesalahan rakyat.

Tidak mengherankan, kalau mahasiswa berdemonstrasi menolak RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB) dan rakyat bersimpati dan turut mendukung demonstrasi mereka, maka para pendukung ini dengan mudah sekali dicap pembonceng yang menunggangi gerakan mahasiswa untuk tujuan mengacau. Sebaliknya, kalau ada anggota aparat keamanan diduga keras telah menembak mati mahasiswa dalam kasus Semanggi II, maka juru bicara militer dengan mudah berusaha memaafkannya dengan alasan “sedang stres”.

Orang lupa bahwa yang paling banyak menanggung beban stres dalam politik Indonesia adalah rakyat kebanyakan. Sekonyong-konyong dagangan mereka harus terhenti karena harga barang naik tiga empat kali lipat. Sementara itu tiap hari mereka melihat dan mendengar dari berbagai media terbongkarnya berbagai kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi, yang tidak pernah jelas dan tuntas penyelesaiannya. Setelah ribut-ribut sebentar, para pejabat yang diduga terlibat dinyatakan bersih karena tidak ada cukup bukti. Sangat logis (tidak berarti benar) bahwa Rudy Ramli-lah yang menjadi korban kasus Bank Bali yang melibatkan penggelapan uang sejumlah hampir 80 juta dollar (kurs bulan Juni 1999). Bukankah dia tidak termasuk dalam lingkungan orang-orang yang mempunyai kekuasaan politik? Teten Masduki membawa bukti-bukti kuat dalam kasus AM Ghalib, dan hasilnya Teten justru yang diusut oleh polisi. Kekuasaan di Indonesia masih saja dianggap sakral dan pemangku kekuasaan dianggap “harus suci” atau infallible.

***

SEMUA ini menunjukkan bahwa betapa pun kita mempunyai berbagai pranata demokrasi modern (Pemilu, MPR, DPR, Partai Politik dan pers serta media elektronik) alam pikiran politik di negeri ini masih terbenam dalam Weltanschauung (pandangan-dunia) yang sangat feodalistis. Pengandaiannya adalah kekuasaan tidak bisa diatur oleh hukum tetapi harus dibela dan dilayani oleh hukum. Hukum hanya berlaku untuk orang-orang yang tunduk kepada kekuasaan, tetapi hukum tidak bisa mengatur kekuasaan itu sendiri. Dalam arti itu, hukum bukannya menjadi sarana bagi demokratisasi karena memperlakukan semua orang sama di hadapan (equal before the law) hukum, tetapi lebih menjadi alat patrimonialisme yang melindungi penguasa dari tuntutan rakyatnya.

Kalau persepsi patrimonial tentang hukum ini tidak dapat digeser ke arah persepsi demokratis tentang hukum, maka dapat diperkirakan dari sekarang bahwa pranata demokrasi apa pun, dan personalia siapa pun yang ditempatkan di sana, tetap akan terbawa kepada kecenderungan menempatkan kekuasaan politik beyond the law (lebih tinggi dari hukum) dan itu artinya, mengutip Nietzsche, juga beyond good and evil (lebih tinggi dari norma baik dan buruk).

Para pejabat kita memang gemar berbicara tentang negara hukum. Namun, ini lebih terdengar sebagai retorika atau bahan hapalan. Ujian terhadap negara hukum harus diberlakukan pertama-tama kepada kekuasaan. Kalau pejabat tinggi dan pemangku kekuasaan bisa dibawa ke pengadilan yang bebas dan otonom, maka barulah pada saat itu kita dapat berbicara tentang negara hukum. Memberlakukan hukum pada rakyat kecil bukanlah tes untuk demokrasi, karena rakyat selalu berada di bawah hukum, apakah itu hukum adat, hukum raja-raja, hukum penjajah atau hukum negara merdeka.

Indonesia baru saja dilaporkan sebagai juara satu di antara berbagai negara di dunia dalam hal korupsi. Anehnya, dalam dua-tiga tahun terakhir ini tidak terdengar ada pejabat yang dibawa ke pengadilan atau ke penjara gara-gara korupsi. Mereka yang jelas terkena pelanggaran hukum (misalnya menjadi pengedar bahan narkotik), kalau masih berada dalam lingkungan kekuasaan, akan dilindungi oleh asas praduga tak bersalah. Ada asas lainnya yang sama benarnya yang jarang dirujuk dalam kaitan ini, yaitu asas power tends to corrupt (asas praduga penyelewengan kekuasaan).

Menghadapi laporan surat kabar atau majalah berita asing tentang korupsi di Indonesia, respons yang resmi, sudah bisa diduga, adalah menyangkal habis-habisan. Seperti biasa, dikatakan bahwa laporan tersebut amat berlebihan, karena wartawan asing tidak cukup paham keadaan di Indonesia. Uniknya, tidak pernah dipersoalkan jangan-jangan kita sendiri tidak begitu paham lagi apa yang kita lakukan dalam politik, sehingga dapat terjadi bahwa mencuri timbunan uang negara dan uang rakyat akan dianggap tindakan ibadah, atau menembak mati rakyat kecil masih dianggap tindakan membela rakyat.

Hadirnya DPR baru dan MPR baru menjadi momentum untuk menghidupkan lagi harapan dan komitmen baru. Salah satu check point untuk keberhasilan kedua lembaga tinggi itu adalah sanggup-tidaknya para anggota dan pimpinannya mendorong pergeseran paradigmatis dari konsepsi patrimonial tentang hukum menuju konsepsi demokratis tentang hukum. Pergeseran ini hanya mungkin dilakukan melalui praktik politik yang nyata, dengan menyeret penguasa dan pejabat tinggi yang diduga melakukan pelanggaran hukum dan kejahatan moral ke pengadilan yang independen dan otonom. Kalau hal ini tetap tidak dilakukan, dan pengadilan hanya sibuk mengurus pencuri ayam tetangga atau pencuri udang di tambak orang, maka reformasi yang telah menelan banyak korban itu akan hanya berarti reformasi penyelewengan kekuasaan dan distorsi kedaulatan rakyat. Atas cara itu demokrasi dipaksa mengalami deformasi menjadi patrimonialisme Abad Pertengahan, tepat pada saat kita meninggalkan milenium kedua.

Ignas Kleden

Sosiolog, tinggal di Jakarta

Categories: Ignas Kleden
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: