Home > Ignas Kleden > Mahasiswa Indonesia 1998: Politik Reformasi

Mahasiswa Indonesia 1998: Politik Reformasi

Oleh: Ignas Kleden

REKAYASA bukan saja suatu muslihat politik, tetapi adalah suatu kesalahan filsafat. Pengandaian yang ada di baliknya adalah bahwa manusia hanyalah sebatang pohon jambu yang dapat tertawa. Ditanam di halaman yang luas dia bertumbuh besar, ditaruh dalam pot dia menjadi bonsai.

Sudah lama ilmu-ilmu sosial menyangkal asumsi itu. Manusia bukan hanya organisme dan bukan juga mekanisme, bukan sebuah mesin dinamo yang dapat menulis sajak. Kalau sebatang beringin dipangkas akarnya dia akan layu dan gundul dalam beberapa hari, tapi kalau politik dipangkas dari kampus, penghuni akademi tidak harus menjadi buta warna tentang tatanegara.

Kebangkitan mahasiswa Indonesia 1998 bukan saja fenomenal secara politik tetapi memukau secara sosiologis, karena teori rekayasa bagaikan terbanting hancur berkeping-keping. Bagaimana menjelaskan bahwa mereka yang dilarang berpolitik selama lebih dari dua dasawarsa, sekonyong-konyong menggemparkan dunia sebagai Wunderkinder Politik (anak-anak ajaib dalam politik)?

Satu hal dapat diajukan di sini; pelarangan terhadap kegiatan politik dalam kampus selama Orde Baru rupanya tidak mengasingkan mahasiswa dari politik tetapi hanya mengisolasi mereka dari berbagai penyakit politik yang tradisional. Kampus selama itu tidak menjadi “Pulau Buru” untuk politik tetapi lebih mirip karantina yang melindungi mahasiswa dari kuman dan virus.

Untuk mereka yang hidup dalam karantina, maka politik tradisional ini penuh aksesori tetapi terlalu sederhana dalam tematisnya: kedudukan, kekuasaan, fasilitas, keberanian korupsi, dan kesediaan untuk menyenangkan kekuasaan yang lebih tinggi. Di bawah orang membungkuk dengan gaya monoloyal, di atas orang bertitah dengan lagak monoroyal. Yang utama adalah kesediaan menjadi seragam, perbedaan mengganggu stabilitas, dan konflik politik adalah kriminalitas. Para politikus suka menjual tampang sebagai penyanyi kor yang handal, tetapi lagu yang diperdengarkan serba sumbang dalam unisono yang jauh dari merdu.

Dengan tingkat kecanggihan seperti itu, setiap insiden politik sebelum ini selalu dihadapi dengan rumus yang sama; tangkap pemimpin gerakan, cederai beberapa orang, bereskan pusat gerakan dengan poros Jakarta-Bandung-Yogya, ancam rektornya, atau beri dia janji promosi; dan api itu segera padam.

Yang tak diduga ialah bahwa “anak-anak karantina” tidak mengenal tradisi politik yang demikian. Mereka rupanya telah mengamati dengan telaten apa saja yang menjadi pola strategi anti-demokrasi yang berulangkali diterapkan, dan pada akhirnya menemukan jalan menghadapinya.

Politik tradisional itu cenderung menerapkan kekerasan setelah melakukan stigmatisasi terhadap setiap perbedaan sebagai ancaman keamanan, dan setelah melakukan kriminalisasi terhadap konflik politik sebagai kejahatan. Politik ini harus dihadapi oleh gerakan damai, teguh tanpa kekerasan, dan militan tanpa merusak Organisasi politik lama janganlah dihadapi dengan struktur yang masif tetapi dengan jaringan (networking) yang efektif. Strategi personalisasi gerakan sebagai hasil hasutan beberapa oknum, dihadapi mahasiswa dengan mengerahkan pendukung massal yang amat luas, tanpa power centers yang dapat dilokalisir. Kalau Orde Baru tak beringsut dari teori konspirasi bahwa gerakan politik hanyalah hasil persekongkolan beberapa autores intellectuales, mahasiswa bergerak tanpa pemimpin tetapi dengan mengikat diri pada kesepakatan yang dipegang teguh.

Dalam suasana seperti itu mereka mudah sekali–tanpa mereka kehendaki sendiri–disanjung sebagai pahlawan, yang di Indonesia lebih berarti pihak yang punya keberanian melawan kekuasaan yang terlalu kuat daripada orang yang punya keberanian membela yang lemah dan tanpa kekuatan sama sekali. Memang kepahlawan adalah obat bius yang dapat menghilangkan rasa sakit, tetapi dapat juga menjadi opium yang membuat seseorang fly. Pada titik itulah perlu disadari agar para mahasiswa dengan semua pengorbanannya jangan sampai terbuai oleh psikologi seorang pahlawan. Dan bukan kebetulan jika sejarah Indonesia modern penuh dengan riwayat kejatuhan para pahlawan besar. Soekarno dan Soeharto jatuh karena, antara lain, terlalu lama dikultuskan dalam kepahlawan. Mereka seakan ditempatkan dalam sanctuary di mana segala sesuatu menjadi tanpa kesalahan. Pada saat itu jarak antara hero worship dan ego worship hanyalah serambut dibelah tujuh. Perjuangan terberat seorang pahlawan adalah mempertahankan kesadaran bahwa dia bukanlah makhluk istimewa,– semacam superman dalam istilah Nietzsche–tetapi hanya manusia biasa yang berhasil mengatasi rasa takut, seorang yang terlalu manusiawi untuk menjadi dewa, human, all too human, juga kata Nietzsche.

Amat penting pada saat ini untuk mempelajari konteks di mana kematangan mereka bertumbuh. Dengan pengamatan yang tidak terlalu metodis dapatlah kiranya disebutkan beberapa faktor berikut.

Pertama, depolitisasi sistematis selama Orde Baru tidak membuat mahasiswa Indonesia menjadi apolitis, tetapi mendorong mereka mencari jalan baru yang lebih inovatif dan imajinatif dalam melakukan aksi politik. Mereka tidak menjadi matang by design tetapi by chance. Orde Baru memang melakukan kesalahan, tetapi kesalahan tersebut menjadi felix culpa, suatu kesalahan yang kebetulan membawa manfaat untuk perubahan politik. Manfaat itu muncul bukan karena rekayasa mencapai maksudnya, tetapi justru karena rekayasa tidak mencapai maksudnya, dan malah memberi hasil lain yang tidak dimaksudkannya.

Kedua, macetnya fungsi lembaga-lembaga politik, dalam pandangan mahasiswa rupanya tidak dapat diperbaiki dengan imbauan yang moralistis, tetapi dengan tekanan dari gerakan moral yang sebenarnya. Mereka juga tidak terlalu naif untuk berharap bahwa semua tuntutan mereka dapat dipenuhi dalam satu kali gebrakan. Tidak ada maraton dalam perubahan politik. Tekanan dan klaim yang diajukan lebih berfungsi sebagai pecut kusir untuk penarik dokar, agar politikus yang tak sanggup berlari maraton harus menjadi sprinter yang tidak memalukan.

Ketiga, gerakan mereka adalah contoh soal bahwa perubahan politik dapat dijalankan secara sipil dan tanpa kekerasan. Kekuatan fisik dapat diganti oleh kekuatan moral dan kekuatan senjata harus diganti oleh kekuatan suara. Politik kekuasaan (power politics) akan selalu ada, tetapi keterlibatan masyarakat (social politics) tidak mesti sia-sia.

Tentulah tes terakhir untuk kematangan mereka adalah apakah mereka tetap teguh sebagai warganegara biasa, setelah mereka harus mencopot jaket mahasiswa dan tidak menjadi pahlawan lagi. Dengan cara itu mereka mungkin menjadi contoh soal tidak saja untuk reformasi politik, tetapi suatu politik reformasi.

Ignas Kleden

Sumber: Tempo Interaktif

Categories: Ignas Kleden
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: