Home > Ignas Kleden > Interpelasi di DPR: 10 Persen Politik, 90 Persen Psikologi

Interpelasi di DPR: 10 Persen Politik, 90 Persen Psikologi

Oleh: Ignas Kleden

KEDATANGAN Presiden Gus Dur ke DPR pada 20 Juli 2000 patut dicatat sebagai kontras besar bagi masa lampau DPR sebagai tukang stempel kemauan pemerintah, dan usaha pemberdayaan lembaga ini sebagai pengawas eksekutif dan pembawa suara rakyat. Dipertanyakan alasan Presiden memecat dua menterinya, dan apakah Presiden konsisten dalam alasan-alasan yang dikemukakannya.

Meskipun demikian, apa yang dipertontonkan kepada publik politik pada hari itu memperlihatkan beberapa situasi unik yang masih menjadi “halangan mental” dalam pembangunan budaya politik yang lebih produktif. Sangat mencolok bahwa baik Presiden maupun para anggota dewan cenderung terjebak pada sikap apologetik yang kental, mempertahankan hak-hak formal mereka berdasarkan ketentuan undang-undang. Presiden merasa tidak ada keharusan memberikan pertanggungjawaban mengenai tindakannya terhadap kedua menteri itu kepada DPR karena tidak diwajibkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. DPR bersikukuh bahwa mereka dapat menggunakan hak meminta keterangan berdasarkan Undang-Undang No. 4/1999.

Sikap ini tidak menguntungkan karena publik tidak begitu berkepentingan tentang dasar-dasar legal dari interpelasi. Yang ingin mereka tahu adalah apakah keputusan Presiden tentang kedua menteri tersebut memang mempunyai dasar pertimbangan yang kuat dan layak. Sayang, keinginan ini tidak terpenuhi karena Presiden tetap bertahan pada persoalan prosedur bahwa keterangannya tentang pemecatan Menteri Jusuf Kalla dan Menteri Laksamana Sukardi telah diberikan dalam rapat tertutup dengan DPR, sehingga melanggar gentleman agreement dengan membuka soal itu di depan dewan akan lebih memperbanyak kesalahan.

Uraian Presiden tentang tiadanya dasar hukum hak interpelasi dalam UUD 1945 mungkin dimaksudkan untuk menunjukkan kehendak baik Presiden, yang sekalipun tidak diwajibkan oleh UUD 1945 untuk memenuhi panggilan DPR demi interpelasi, ia telah datang juga ke DPR memenuhi panggilan dewan. Sekalipun demikian, tampaknya overinterpretation tentang tempat interpelasi dalam UUD 1945 rupanya telah diterima sebagai kurangnya penghargaan Presiden terhadap hak-hak DPR untuk melakukan kontrol terhadap eksekutif. Maka, pertanyaan yang muncul kemudian lebih banyak mengungkapkan kekecewaan dan sakit hati. Apa yang menyusul adalah semacam debat legalistis tentang validnya hak interpelasi dalam sistem perundang-undangan yang ada, dan tentang kemungkinan digunakannya hak-hak kontrol lainnya terhadap Presiden.

Clifford Geertz pernah menulis sebuah studi tentang tata negara klasik di Bali, yang dinamainya the theatre state. Inti teori tersebut ialah bahwa dalam negara klasik di Bali pada abad ke-19, politik tidak bisa diterangkan hanya dengan konsep statecraft, berupa–menggunakan istilah Bung Karno– machtsvorming dan machtsaanwending, yaitu merebut kekuasaan dan menggunakan kekuasaan untuk memerintah, tetapi lebih sesuai dijelaskan dengan dua konsep lainnya, yaitu estate dan stateliness. Istilah estate menunjuk pada keadaan status, tingkatan sosial, atau standing tertentu, sedangkan stateliness menunjuk pada pentas, glamor, dan keagungan. Dalam uraian Geertz, negara tidaklah mempunyai kekuasaan memerintah terlebih dahulu, yang kemudian dipentaskannya lewat berbagai drama kenegaraan. Sebaliknyalah yang terjadi. Berbagai upacara itu bukan sekadar tanda kekuasaan, melainkan justru menjelmakan politik itu sendiri. Teater bukanlah kesempatan memainkan, mementaskan, atau mempertontonkan negara, melainkan adalah negara.

Kalau kita perhatikan politik kita sekarang, hal yang terasa amat kurang adalah kesanggupan memerintah, yaitu statecraft, “regnancy” , atau rule. Keterangan Presiden dan tanggapan 23 orang anggota DPR lebih banyak terpusat pada hak masing-masing dan bukannya pada bagaimana menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif. Kata-kata yang digunakan oleh anggota dewan dalam menanggapi Presiden lebih terarah kepada situasi status dan pribadi Presiden, bukan kepada substansi persoalan. Kata-kata seperti “petantang-petenteng”, “pokrol-pokrolan” lebih menyinggung kelakuan yang tidak sesuai dengan stateliness, dan bukannya menunjuk pada ada-tidaknya kemampuan dalam hal statecraft.

Apa pun keberatannya, cukup jelas bahwa soal-soal yang disibukkan dalam politik kita masih soal-soal yang menyangkut perasaan. Sekali seseorang tersinggung perasaannya, diskusi segera menjadi buyar karena orang tersebut akan lebih sibuk membela perasaannya dan membalas ketersinggungannya daripada mencoba menangkap soal dan membicarakannya dengan kepala dingin. Demikian pula, kritik yang keras diartikan sebagai kesanggupan mempergunakan kata-kata keras dan vulgar, dan bukannya mengajukan argumen-argumen yang keras, sekalipun dengan kata-kata yang wajar dan santun.

Dalam arti itu dapat dianjurkan di sini bahwa Presiden Gus Dur akan berbuat jauh lebih banyak untuk kemajuan politik Indonesia kalau dia sanggup menahan diri dari kebiasaannya untuk selalu menanggapi apa kata dan sikap orang terhadap dirinya, dan lebih berkonsentrasi pada masalah-masalah yang mendesak dalam politik dan ekonomi Indonesia dewasa ini. Tugas Presiden bukanlah menanggapi setiap pernyataan, melainkan menegaskan kebijakannya. Kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden kurang ditentukan oleh apa kata Presiden tentang dirinya dan tentang orang lain, tetapi justru oleh apa yang diputuskannya dan diterjemahkan ke dalam kebijakan.

Masalah-masalah ekonomi yang ada semenjak delapan bulan lalu tatkala Gus Dur naik ke kursi kepresidenan belum banyak berubah. Rupiah masih terus menurun nilainya terhadap dolar, sedangkan persediaan bahan bakar minyak sekonyong-konyong mengalami kelangkaan di ibu kota republik ini. Demikian pula keluhan publik tentang kurangnya koordinasi di antara menteri-menteri ekuin selayaknya mendapat perhatian utama. Dalam masalah keamanan, kita ternyata lebih sibuk mencegah intervensi asing di Ambon daripada mencoba melakukan sesuatu yang dapat mengakhiri kekerasan.

Semua masalah ini tidak dapat lagi dihadapi secara enteng belaka. Situasi memang amat merepotkan, dan pemerintah dapat memancing dukungan serta kepercayaan kalau saja rakyat dibuat percaya bahwa pemerintah menghadapi semua ini dengan penuh kesungguhan dan keprihatinan, dan bukannya berusaha menimbulkan ilusi bahwa krisis adalah sesuatu yang dilebih-lebihkan. Dengan kehadiran Gus Dur sebagai presiden, semakin jelas bahwa respek orang terhadap pribadi seorang tokoh belum berarti dukungan kepada kebijakannya. Hormat orang-orang luar negeri terhadap presiden kita sudah terlihat dalam berbagai perjalanan internasionalnya. Akan tetapi, pesona dirinya yang dikenal terpelajar, intelektual, demokratis dan terbuka ternyata belum banyak membawa masuk modal dan investasi baru ke Indonesia. Masalahnya memang bukanlah soal Gus Dur pribadi, melainkan kebijakannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Faktor-faktor pribadi dan perasaan ini merupakan soal yang sebaiknya dibereskan dengan sadar dan segera dalam politik Indonesia, sehingga politik kita dapat bergeser dari urusan orang per orang dengan sifat-sifat, keunggulan, dan kelemahan mereka masing-masing ke arah politik masalah dengan kesulitan, komplikasi, kemungkinan pemecahan, dan kemauan politik untuk memecahkannya. Dengan demikian, daripada sibuk menanggapi apakah ada orang-orang tertentu yang berusaha menjatuhkannya, akan lebih simpatik dan efektif kalau Presiden mempersoalkan apakah kebijakannya dapat diterima atau tidak diterima dalam pelaksanaannya, dan mengapa hal itu terjadi. Kalau hal ini menjadi fokus perhatiannya, tidak mustahil dukungan kepada pemerintahannya akan menguat karena rakyat tidak terlalu peduli tentang konflik antarelite, tetapi sangat mempertanyakan apakah ada perbaikan dalam politik dan ekonomi Indonesia yang juga dapat mereka rasakan dan nikmati.

Kalau hal ini tidak dicoba dilakukan, politik kita hanya berpindah dari politik aliran yang berorientasi ideologis ke politik karismatis yang berorientasi keunggulan pribadi, dan tidak menyentuh statecraft, yakni kesanggupan untuk memperebutkan kekuasaan dan memakainya untuk memerintah dengan baik dan efektif. Bahwa hal ini tidak dengan sendirinya terjadi sudah dibuktikan berkali-kali dalam politik Indonesia, dengan pertemuan 20 Juli 2000 sebagai sebuah locus classicus -nya. Ibarat permainan drama, para pemain, yaitu anggota DPR, kelihatannya belum sanggup mengatasi masalah-masalah teknis dalam akting, sehingga daripada membicarakan apakah penampilan mereka meyakinkan atau tidak, lebih dahulu harus dibereskan masalah-masalah teknis dalam drama, seperti halnya penggunaan bahasa ( parole) yang sesuai dengan martabat lembaga setingkat DPR, perumusan soal secara jelas, komitmen kepada masalah, dan bukannya kesibukan dengan perasaan sendiri; serta kritik yang substansial kepada eksekutif ketimbang ledek-ledekan yang sebaiknya dikemukakan pada waktu minum kopi di sebuah café sehabis jam kantor.

Masalah teknis dalam drama adalah ekuivalen untuk masalah psikologis dalam politik. Alhasil, pertunjukan interpelasi pada 20 Juli 2000 dapat dikatakan menampilkan 90 persen psikologi dengan masalah-masalah kejiwaannya, dan hanya 10 persen menyangkut masalah politik dengan good governance sebagai substansinya

Ignas Kleden

Sosiolog

Sumber: Majalah TEMPO edisi 31 Juli-6 Agustus 2000

 

Categories: Ignas Kleden
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: