Home > L Murbandono Hs > Dekrit Ratu Adil 2003

Dekrit Ratu Adil 2003

Oleh: L Murbandono Hs

Jika tidak direcoki para hero Orde Baru bertopeng yang merajalela di MPR, DPR, DPRD, kabinet, kehakiman, kejaksaan, keadvokatan, kepolisian, TNI, perbankan, dan di berbagai lembaga strategis negara maupun swasta yang panjang daftarnya, agaknya Presiden Megawati akan bisa lancar-lancar saja menjalankan tugasnya yang sekarang dan bukan mustahil bisa menjadi presiden lagi pada pemilu 2004. Mengapa? Sebab saat ini rata-rata rakyat hidup susah dan sudah amat ngiler akan ratu adil. Tahun 2003 adalah kesempatan emas bagi Megawati menjadi ratu adil. Jika sampai 17 Agustus 2003, hari keramat Indonesia, jadi artinya masih banyak waktu, fungsi ratu adil ini bisa dijalankan oleh Megawati dengan penuh semangat, niscaya dukungan rakyat akan pulih. Mahasiswa yang dulu nyobek-nyobek potret Megawati tentu saja akan unjuk rasa lagi, demonstrasi minta maaf kepada beliau!

Bersediakah Megawati menjalankan fungsi ratu adil tersebut? Ya! Hanya soal bersedia atau tidak! Sebab problem mampu atau tidak itu tabu. Setiap presiden Indonesia mampu menjalankan fungsi ratu adil sebab sesuai Pancasila dan sudah diatur undang-undang.

Nah, berdasarkan Pancasila maka dalam rangka melakukan tugas ratu adil, Megawati akan membuat dekrit. Isi dekrit macam-macam. Salah satunya yang terpenting adalah menyatakan perang total dan terbuka melawan KKN.

Lho, lalu bagaimana dengan para pelanggar HAM? Diperangi juga? Ya, tentu! Tapi mengingat hal itu lebih kompleks sebab bukan saja harus melawan keperkasaan uang tetapi juga harus menyiasati keganasan peluru, untuk sementara cukuplah asal tetap digarap di atas kertas. Pelaksanaannya yang konkret ditunda, menunggu hari, bulan dan tahun yang baik. Tahun 2003 masih terlalu pagi bagi taraf peradaban kita yang masih primitif. Menurut primbon nenek moyang, perang terbuka melawan para pelanggar HAM itu baru bisa terlaksana setelah Pak Harto berada di surga. (Jangan lupa, kita sedang bicara politik dan hukum di Indonesia.)

Jadi, kita konsentrasi pada perang melawan KKN saja. Nah, dengan dekrit itu, Ibu Mega akan tambah cantik menjeweri siapa saja yang nakal menganggu uang negara. Siapa pun mengganggu apalagi sampai mencopet uang negara, detik itu juga langung dituntut! Para pencopet itu kita semua sudah tahu. Yaitu, para konglomerat hitam, pejabat, birokrat, teknokrat, dan para hero Orde Baru yang harta bendanya limpah ruah berceceran tidak masuk akal enggak keruan. Rumus penting dalam keniscayaan peradaban kultural Indonesia terkini adalah, semua pejabat Indonesia yang amat kaya raya pasti korupsi. Tidak bisa lain!

Dengan dekrit itulah mereka semua dituntut dan diproses dengan jurus-jurus jitu sampai betul-betul masuk penjara. Proses dan caranya banyak, segudang resepnya, semisal memberlakukan pembuktian hukum terbalik dan masih banyak cara lagi, terpenting asal sudah kelihatan tidak melanggar hukum dan tetap bersahabat dengan Pancasila. (Jangan lupa, kita sedang bicara politik dan hukum di Indonesia)

Tapi … apakah cukup tersedia tempat tahanan dan penjara? Sebab jumlah jemaat koruptor penganut agama korupsi di Indonesia itu banyak sekali. Umpama mereka ikan, akan memenuhi banyak telaga dan danau sehingga luber-luber airnya. Cukup dengan ember saja orang langsung bisa mencidukinya dengan gampang. Karena itulah, dekrit tersebut memang bukan dekrit sembarang dekrit melainkan dekrit yang ciamik. Dengan dekrit yang ciamik, bisa terjadi tahap-tahap, demi pemenuhan kebahagiaan psikologis rakyat banyak. Untuk tahap pertama sudah cukup jika terjaring ikan-ikan yang kakap saja. Siapa? Kita semua sudah tahu! Setiap nama yang paling kerap membuat geger koran dan membuat Anda jengkel, itulah orang-orangnya!

Umpama tempat tahanan dan penjara di Indonesia tidak cukup, mengapa tidak  memanfaatkan rumah-rumah dan villa-villa para koruptor yang sudah dibeslah untuk negara? Para koruptor ini mempunyai banyak rumah dan villa. Tidak sedikit yang tidak dihuni, selain ditunggui tukang tunggu. Daftar lengkapnya bisa Tanya kepada semua Ketua RT di seluruh Indonesia. Karena itu, harus dipikirkan cara tercepat membeslahnya tanpa bertele-tele, asal tetap absah dan sudah kelihatan tidak melanggar hukum sebagaimana sudah dinasehatkan di atas. (Jangan lupa, kita sedang bicara politik dan hukum di Indonesia). Selain bisa difungsikan menjadi tempat tahanan dan penjara, rumah-rumah itu juga bisa dimanfaatkan menjadi asrama atau panti atau apa pun bagi rakyat setempat yang masih hidup susah.

Nah, itu salah satu dekrit ratu adil. Mungkin dekrit no 01 tahun 2003.

Dekrit yang lain adalah dekrit pembubaran beberapa departemen dan atau lembaga negara yang tidak berguna, semisal Departemen Agama dan Lembaga Wapres. Departemen Agama dibubarkan sebab eksistensinya amat ganjil bagi Republik Indonesia yang notabene negara madani berdasar Pancasila dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Bakal compang-campinglah benak kita, jika bilang Indonesia itu Negara Bukan Bukan (bukan negara sekuler dan bukan negara agama). Negara madani itu 99,9999 persen sekuler!

Lembaga Wapres dibubarkan bukan karena sekarang Indonesia tertimpa sial belum mendapat Wapres yang serius selain kekonyolan yang absurd sebagai bagian moralitas vampir yang laku keras dalam jagat elite RI umumnya, tapi lebih serius adalah karena fungsi Wapres dan lembaganya itu mubazir sebab Cuma dibikin-bikin yang babar blas tidak ada gunanya selain menghambur-hamburkan duit negara. Sejarah mencatat, tanpa Wapres dan lembaganya, Indonesia bisa jalan leha-leha. Berapa kali Indonesia pernah nggelindhing enak tanpa Wapres?

Dekrit-dekrit yang lain memang masih banyak. Tapi asal tiga dekrit itu beres, yang lain-lain akan secara bertahap beres dengan sendirinya. Urusan perzinahan dengan IMF, main makelaran dengan Bank Dunia, CGI, soal utang, problem AS, teroris jebluk-jeblukan bom, perkara TKI, problem germo, judi, mental pengemis, gunjang-ganjing pengangguran, mau nge-blok Taliban atau nge-blok Kutub Utara atau menjothak AS atau berkawan dengan Suriname, kontroversi pribumi Tionghoa atau Cina Nusantara, masalah lingkungan dan narkoba, problem disintegrasi dan radikalisme agama plus problem golput, juga gegeran soal GAM dan OPM dan sejenisnya, semuanya akan menjadi perkara kecil. Apalagi cuma problem Akbar Tanjung, wah, hanya perkara membalik telapak tangan.

Jadi, jalan menjadi ratu adil bagi putri Bung Karno itu sudah terbentang lebar terang benderang! Terpenting ya asal dekrit pernyataan perang total dengan korupsi itu betul-betul dilancarkan dengan gencar.

Nah, Dear Ibu Mega, tunggu apa lagi? Apalagi, Pak Permadi sudah siap sedia menjadi Jaksa Agung. Sudah siap dan bertekad menggulung para koruptor Orde Baru satu per satu, baik mantan Presiden Soeharto maupun para kroninya, termasuk konglomerat hitam yang nyata-nyata telah membangkrutkan negara, akan ia tahan di gedung Kejaksaan Agung. Pak Permadi antara lain mengatakan, “Akan kita masukkan mereka ke Gedung Bundar, biar mereka umpel-umpelan di situ, yang penting penegakan hukum jalan. Saya akan abdikan sisa hidup ini untuk memberantas KKN, termasuk para provokator yang membuat kacau negara ini.”

Nah, Dear Ibu Mega, mau apa lagi? Meski pun tampak agak nyentrik, tapi siapa tahu Pak Permadi itulah satria pinigit di Kejagung? Di samping beliau sudah terkenal, juga SH, paranormal pula! Kita semua tahu, kaum SH yang normal semuanya sudah tidak berkutik melawan KKN meskipun sudah menjadi Jaksa Agung.

Memang, satria piningit di zaman edan selalu mengundang kecemasan dan teka-teki. Jika Pak Permadi menjadi Jaksa Agung, dan mengaku sebagai penyambung lidah Bung Karno, apakah betul-betul berani menangkap para konglomerat yang telah diberi pengampunan dan pembebasan lewat release and dischargei? Betul-betul beranikah beliau menggulung pejabat korup, baik yang ada di luar birokrasi maupun yang masih menjabat? Dan terpenting, untuk membuktikan keseriusannya memberantas KKN, sebagaimana dituntut salah seorang anggauta DPR kita, beranikah Pak Permadi bersumpah, yakni bila di kemudian hari ternyata dia ikut KKN, sanggup dipenggal batang lehernya?

Lepas dari hasrat Pak Permadi itu serius atau melucu, Dear Ibu Mega, hasrat rakyat akan dekrit perang terbuka dan total melawan KKN, sudah tak terbendung. Dekrit itu amat mendesak. Keluarkan sekarang! Itulah jalan terlancar setiap presiden untuk menjadi ratu adil!

L Murbandono Hs

Rakyat Biasa Warganegara RI

Tinggal di Hilversum, Nederland

 

Categories: L Murbandono Hs
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: