Home > L Murbandono Hs > Kejujuran Yang Lenyap

Kejujuran Yang Lenyap

Oleh L Murbandono Hs

BANYAK soal sospolekbudhankam RI kita sejak 21 Mei 1998 sampai detik ini tidak tuntas dan makin molor. Ini disebabkan, menurut semua orang Indonesia yang jujur, karena reformasi dijegal statusquo! Yang terjadi bukan sekedar krisis ekonomi, politik, hukum, budaya, hankam dan bukan sekedar krisis moral, melainkan krisis total. Krisis peradaban! Ia membutuhkan pendekatan yang tepat. Banyak pendekatan harus dikerahkan. Pendekatan seluruh faktor kemanusiaan, kenegaraan, kebangsaan, dan apa saja, asal tunduk pada kejujuran akal-budi. Soal adalah, apakah tiap pendekatan sama jujurnya?

Lepas dari kejujuran akal budi tersedia atau tidak, dalam rangka total keindonesiaan, krisis total ini anak peradaban zamannya. Berupa tunggakan  perkara seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, utamanya politik, yang belum dilunasi. Masih utang! Utang “dosa-dosa” politik inilah biang kerok krisis peradaban kita. Utang tersebut tidak dibayar kontan, malah dibuat mulur mungkret oleh mekanisme sistem kekuasaan, sejak zaman Bapak Habibie, Bapak Gus Dur, sampai zaman Ibu Megawati. Soal adalah, apakah di dunia ini ada presiden yang seratus persen jujur?

Tidak mengherankan jika saat ini banyak elite Nusantara menjadi karet. Memang susah. Tetapi tidak apalah. Bahwa sudah ada kesadaran tentangnya, bagi bangsa yang seolah sial melulu lantaran terus menerus dijajah macam-macam, sudah jauh lebih dari cukup. Ini membuat semua orang Indonesia yang jujur terpaksa menerima krisis total tersebut, meski geram, sebagai keniscayaan negara yang sedang  sial. Soal adalah, apakah orang geram tidak bisa jujur?

Bahwa keniscayaan itu adil atau culas, itu soal terpisah, yang tidak dikupas di sini. Sebab ia “cuma” soal politik praktis, yang hakikatnya lebih bersifat kuantitatif patologis katimbang kualitatif humanistik. Artinya, ia soal yang sepele, sebab konkret, yang bisa dengan mudah digarap, asal tiap individu yang terkait dalam urusan tersebut jujur semua.

Apalagi, perkara politik praktis tersebut sudah secara meluas didiskripsikan dan dikupas banyak pihak, dalam skala individual, lokal, nasional dan skala global. Dari berbagai info dan kupasan tersebut, bisa disimak betapa hiruk-pikuk berbagai kepentingan bermain di dalam krisis total kita. Yang muaranya ialah perebutan kekuasaan, mempertahankan harta benda hasil KKN, menutup-nutupi kebohongan dalam perkara pelanggaran HAM, dan kenekadan menghidupi kemunafikan. Karena itu, cuma bersandar pada ihwal-perkara kuantitas patologis itu, sukar diperoleh nilai tambah. Di dalam kehiruk-pikukan berbagai kepentingan yang semacam itu, mungkinkah ditemukan kejujuran?

Mengingat dari wujud yang kuantitatif patologis nyaris tanpa harapan, maka negara dan bangsa ini akan bisa diselamatkan dari krisis peradabannya, apabila semua komponen bangsa lebih fokus pada sikap kualitatif humanistik. Artinya, memiliki komitmen secara individual, orang per orang, kepada keindonesiaan, sehingga mampu menyadari keindonesiaan secara seimbang dalam dua sisi. Secara negatif, keindonesiaan saat ini betul-betul terpuruk dalam benang kusut percobaan yang amat dahsyat. Dan secara positif, keindonesiaan mau tidak mau harus terjun dalam dinamika peradaban suatu bangsa yang mencoba mendobrak mitos-mitosnya sendiri. Jadi, memang harus diakui cukup banyak komponen bangsa yang berupaya sekuat tenaga melawan segala bentuk kepalsuan, tapi tetap saja terseok-seok dan berat sekali. Segala kepalsuan yang harus dilawan itu, masih amat kuat. Soal adalah, apakah tiap kubu kekuatan sama jujurnya?

Sebagai negara yang khas “bumi timur” – bumi yang sukar membebaskan diri dari karat sikap feodalisme yang getol dengan privilese yang irasional – wajar jika kita diwarisi banyak mitos. Dalam pelukan mitos-mitos feodal itulah reformasi di Indonesia harus dijalankan. Logis jika macet atau molor-molor. Dari banyak hal yang harus ditangani reformasi, sebagai contoh, kita sebut dua saja, Demokrasi dan Keadilan. Dua hal besar yang menjadi fondasi negara yang mementingkan rakyat banyak itu, yang sejatinya banyak rumus dan resep universalnya, masih saja bisa dipelintir sesuka hati, sehingga Demokrasi dan Keadilan semakin jauh dari makna dan hakikatnya yang sejati. Fenomena “keabsahan” konglomerasi kaum karbitan yang terus bisa berkiprah at all cost di negeri ini, adalah contoh kecil dari segudang indikasi keterasingan Demokrasi dan Keadilan yang sejati. Hal-hal semacam inilah yang mestinya digarap secara tuntas oleh politik praktis. Tapi tidak dijalankan, atau diabaikan! Atau lebih parah, justru politik praktis main pelintir. Sehingga seolah-olah telah menjalankannya. Itu semua akibat krisis peradaban, yang biang kerok utamanya adalah kelangkaan kejujuran dalam diri para elite yang bermain di dalam politik praktis, hukum praktis, dan ke-eksekutif-an yang praktis.

Kenyataan obyektif akan krisis peradaban akibat kelangkaan kejujuran di atas, bisa dipertajam atau diperkabur, terpulang mekanisme sistem kekuasaan yang tengah berjalan. Anehnya, ketika kebebasan pers dan berpendapat mulai mendapat tempat sehingga banyak keculasan menjadi lebih terbuka, ternyata tidak ditangkap dan digarap secara peka oleh sistem kekuasaan dan mekanismenya. Bisakah ditemukan kejujuran dari sistem kekuasaan semacam ini?

Salah satu contoh tentangnya, adalah tawaran resep-resep irasional melawan kejahatan, dengan “harus sabar dan bertahap”. Padahal, kejahatan itu soal benar dan salah, yang harus “divonis” detik itu juga! Jika dua tambah dua adalah empat, dan ada orang mengatakan dua tambah dua adalah tiga, maka saat itu juga orang tersebut harus dipaksa sampai mengerti bahwa dia keliru. Tidak bisa menunggu sebulan atau apalagi sampai tahun 2004 misalnya, sampai orang tersebut mengerti dua tambah dua memang empat. Resep-resep irasional ini membuat rancu sekian tonggak penting reformasi semisal restrukturisasi politik, ekonomi, sosbud dan hankam secara menyeluruh. Banyak perkara menjadi mentah! Bisakah diharapkan kejujuran dalam kiprah pementahan semacam itu?

Kiprah pementahan masalah di atas menandai kepanikan dan pengabaian sirkuit kekuasaan mempersepsikan dinamika perasaan publik dan daya kritisnya, sebagai keniscayaan dampak kebebasan pers. Mencoloknya keberpihakan sang system kekuasaan pada bahasa kekuasaan dan kepongahan memonopoli simbol-simbol kebenaran, dengan cara manipulasi-bujuk-intimidasi-teror untuk mencapai tujuan kepentingan dan sebagai jalan pintas melanggengkan kemunafikan statusquo, amat melukai perasaan kejujuran publik.

Itulah nomena dari segala fenomena yang ada di negara kita. Sekali lagi, fenomennya yang berupa politik praktis, sejatinya jelas dan mudah digarap sebab cuma urusan empirik ihwal perkara kondisi obyektif, kuantitatif, patologis. Cuma terpulang kejujuran akal budi.

Tetapi di dalam kehidupan konkret, mempraktekkan kejujuran akal budi dengan sikap kualitatif humanistik itu, tidak mudah. Orang dituntut untuk realistik. Dalam konteks ini, toh tetap ada sesuatu yang bisa disumbangkan. Kita tahu, dari sekian bentuk konkret krisis peradaban kita, salah satunya adalah konflik berbagai kubu di sirkuit atas itu. Semua orang Indonesia yang jujur amat cemas. Sebab hampir tiap kubu yang terlibat konflik tidak bisa dipercaya seratus persen. Keindonesiaan seperti sedang dipertaruhkan di meja judi, di sebuah lembaga judi yang remang-remang!

Nasib keindonesiaan menjadi makin mencemaskan, saat acuan bagi manajemen konflik antar kubu, bertumpu pada banyak hal yang aneh-aneh dan tidak mendasar. Bermasalah! Dari tinjauan apa pun, acuan tak pernah bisa bertolak dari sesuatu bermasalah, yang ujungnya meniscayakan kemacetan komunikasi. Lalu memastikan bangkitnya macan tidur, ialah palu godam kekuasaan, yang selalu ditopang oleh ancaman senjata dan segenap alatnya.

Peradaban di Indonesia, untuk kali kesekian, harus bertekuk lutut pada model pemaksaan kekuasaan. Maka mustahil bicara tentang kedaulatan rakyat. Mustahil memberi tempat untuk lahirnya prakarsa dan kreativitas rakyat yang majemuk di dalam kondisi obyektif pengebirian produktivitas akan kebenaran dan kebaikan. Di dalam kemustahilan-kemustahilan yang semacam itu, bisakah diharapkan kejujuran?

L Murbandono Hs

Rakyat Biasa Warganegara RI

Hilversum, Nederland

 

Categories: L Murbandono Hs
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: