Home > L Murbandono Hs > KODE ETIK NGGAK PERLU

KODE ETIK NGGAK PERLU

Oleh L Murbandono Hs

Mohon maaf baru sekarang bisa menanggapi dua hal yang dirindukan Pak Bismo, lewat postingnya beberapa hari lalu. Pertama, ABC-nya nulis di cyber. Kedua, Kode Etik Jurnalistik di RI kita.

Yang pertama agaknya nggak usahlah. Asal sedikit ngerti ihwal teknisnya dan punya kepekaan kebahasaan, artinya nggak suka ngeyelan, pasti beres dengan sendirinya.

Lebih “mengerikan” adalah kerinduan kedua, Kode Etik Jurnalistik di RI kita. Masalahnya, itu absurd bagi negara-negara yang masih primitive kayak negara kita. Bagaimana nggak primitif? Korupsi nomer satu di dunia. Tingkat pendidikan nomer 109 dari seratus berapa belas negara, saya lupa.

Mengapa absurd? Kode Etik Jurnalistik itu canggih, andal alias verfijn atau sophisticated. Urusannya halus. Mengurus hal-hal, sebagai nilai tambah, yang tak tertampung oleh hukum positif. Semua manusia normal mengetahui hirarki hukum. Tertinggi hukum suara hati, lalu hukum alam, hukum kebiasaan, hukum tradisi, HUKUM POSITIF dengan UUD, UU, peraturannya etcetera, baru prosedur-prosedur pemberlakukan Hukum Positif. Bagaimana mungkin primitifitas bisa menampungnya? Lha wong dalam mekanisme hukum saja, selalu prosedur-prosedur jadi mahadewa! Padahal, kode etik itu tempatnya barangkali di dalam hukum suara hati.

Dus, kita sejatinya nggak bisa ngomong apa pun mengenai dia!

Kode Etik Jurnalistik, sebagaimana kode-kode etik profesi lainnya, di sebuah negara primitif adalah nonsens. Yang terjadi bukan kode etik, melainkan Kode Cari Enak Sendiri, yang pada umumnya selalu melukai rakyat dan publik luas. Ini paling compang camping dan sronthal-sranthil serta mencolok mata tampak pada sinergi Kode Etik Adpokat, eh Alpokat. Dari buah-buahnya, orang normal langsung tahu, segala yang tersurat dalam kode etik itu, jangan-jangan cuma kemubaziran yang cabul belaka!

Saya berpendapat, Kode Etik Jurnalistik tersebut – dan juga semua kode etik profesi – samasekali tidak dan atau belum perlu. Mungkin seabad mendatang kita baru memerlukan barang “das sollen” tersebut. Kalau kita ini pasnya masih naik becak, mengapa memaksakan diri juga naik Mercedes Benz? Haya benjal benjol!

Jadi, dalam rangka back to becak, sebagai bagian tahu diri, supaya nggak terlalu bingung tambah-tambah pekerjaan, segala jenis kode etik itu digabungkan integral dalam hukum positif. Jadi satu paket hukum saja, untuk sebuah negara masih primitif yang bercita-cita menjadi Negara hukum. Supaya irit pekerjaan! Lha bagaimana caranya, ya itu pekerjaan orang-orang di DPR sana. Suruh mikir sendiri.

Alhasil, kejahatan wartawan atau kejahatan siapa saja, dan terpenting tukang-tukang becak, sama saja hukumnya! Mengapa saya sebut secara khusus tukang becak? Sebab tukang becak dan wartawan, itu sama hebatnya. Hanya pada dua kaum itulah, terletak nasib Indonesia di masa depan. Cuma dua kaum ini, yang bakal mampu mengubah Indonesia yang kayak kandang bubrah ini, menjadi makin baik dan makin benar! Tapi tentang ini, sudah merupakan hal terpisah. Yang lebih seru!

L Murbandono Hs

Categories: L Murbandono Hs
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: