Home > L Murbandono Hs > KONSTITUSI DAN AKALBUDI

KONSTITUSI DAN AKALBUDI

Oleh L Murbandono Hs

HAKIKAT SI MPR dan sidang sejenisnya adalah bagian produk peradaban sebab melibatkan manusia yang beradab. Maka segala kepentingan dalam sidang juga harus beradab dan harus digarap secara beradab dengan fondasi-fondasi yang beradab pula. Prakondisi dasar ini mutlak, harus ada, tak bisa ditawar, agar sidang di antara manusia itu betul-betul menjadi sebuah sidang peradaban.

Kemubaziran Debat Konstitusi

Salah satu fondasi sidang adalah konstitusi, yang juga “cuma” salah satu produk peradaban, sebagai bagian produk tatacara bernegara, semisal politik dan hukum. Sebagai produk, ia aspek luar, tidak imanen dan tidak intrinsik, dalam manusia. Konstitusi yang konstitusional itu “cuma” konstitusional dalam konstitusi terkait. Ia tidak niscaya konstitusional universal. Ia bukan fondasi satu-satunya bagi kemanusiaan dan peradaban. Konstitusi bagi kubu yang satu, bisa saja cuma menjadi alat manipulasi untuk “membunuh” kubu yang lain.

Artinya, konstitusi tidak luput dari “dosa” kelemahan manusia yang konkret. Logis jika kubu-kubu yang berkonflik bisa sama-sama mengatasnamakan konstitusi yang sama, untuk tujuan masing-masing. Tak ada fondasi pembenaran yang absolut bagi tiap kubu. Semua kubu – muaranya cuma di sekitar Kubu Takut Jujur atau Kubu Takut Kalah – semuanya bisa sama benarnya, artinya, bisa sama kelirunya. Kita bisa sampai kiamat berdebat membela atau memusuhi salah satu kubu, dengan teori dan pengalaman bernegara yang macam apa pun, tapi mustahil bisa memastikan fondasi pembenarannya secara absolut. Capek, buang-buang duit, dan mubazir!

Kembali Ke Peradaban

Kesia-siaan di atas cuma bisa diatasi jika SI MPR atau “SI-SI” apa pun digarap secara komprehensif dalam perspektif peradaban. Maka konstitusi sebagai salah produk peradaban dikembalikan ke jati dirinya. Sebagai salah satu bagian hukum positif, konstitusi bukan Tuhan di depan manusia, tapi abdi, maka harus diabdikan bagi manusia.

Pada hakikatnya, konstitusi itu “sejenis” dengan hukum, politik, negara, agama, ilmu, isme, tradisi, kebiasaan, partai, organisasi, prosedur, atau apa pun, ialah “tetek-bengek” di luar manusia. Mereka semua “diproduksi” bagi manusia, bukan sebaliknya. Konstitusi dan semua ikutannya, apa pun, jika ternyata bikin kacau manusia, harus dibunuh. Jika sebuah negara hanya membuat manusia yang ada di dalamnya gila dan majenun, negara itu harus dibunuh. Bagaimana cara membunuh negara, saya tidak tahu. Ini bisa ditanyakan kepada para ahlinya, ialah para drakula dan tuyul-tuyul Orde Baru yang saat ini masih mengangkangi kekuasaan di Indonesia.

Keterpurukan Indonesia dalam impotensi hukum lantaran primitivisme politik hukum rimba, adalah karena hukum, politik dan segala alat kepengurusan negara, telah dilepaskan dari sumber aslinya, ialah manusia yang secara kodrati harus beradab. Ukuran obyektif kemanusiaan beradab adalah hukum kodrat dengan fondasi suara hati.

Soal adalah, bisakah dipastikan secara obyektif suara hati itu memang suara hati? Bagaimana kalau suara setan? Adakah ukuran obyektifnya? Bisa dipastikan dan ada ukuran obyaktifnya! Yaitu, segala tindakan manusia otonom yang korelatif, yang merealisasikan nilai moral, berdasarkan bimbingan intelek. Ukuran obyektif moralitas adalah persepsi yang diekspresikan secara benar, sesuai dengan kodrat rasional individu yang bebas bertanggungjawab dan otonom korelatif. Tujuan demi kepentingan individu bukan noda, sejauh hal itu korelatif bagi pihak lain, public luas, bangsa dan negara. Perkembangan individu terjadi dalam inter-subyektivitas. Maka di dalam sidang semua kubu ikut berkembang. Dan di luar sidang, tiap individu itu membawa nilai-nilai positif bagi kepentingan umum seluruh bangsa negara.

Jika ukuran obyektif suara hati dilaksanakan, maka sidang itu minimal harus membuahkan dua hal mendasar.

Pertama, terjadi perkembangan “aku” yang meniscayakan perkembangan “kamu”, sehingga tak ada satu kubu pun bisa memutlakkan dan apalagi memaksakan kebenaran dan kebaikan versinya sendiri. Kemenangan karena pemaksaan salah satu versi saja, toh dianggap unggul juga, tidak beradab. Dan jika masih dipaksakan juga, apalagi ditambah kilah dengan 1001 rumus dari surga yang tidak masuk akal, maka kemenangan itu primitif. Barbar. Kemenangan rimba!

Kedua, persepsi nilai moralitas diekspresikan individu peserta siding secara baik yang ditandai dengan kepekaan akan nilai-nilai alias sensus valoris yang bukan cuma fungsi sensitif, bukan naluri, bukan perasaan buta, melainkan aktifitas intelek praktis berupa gabungan intelek dan kehendak. Dari mekanisme kerja intelek praktis dilahirkan kebenaran praktis ialah persepsi yang sesuai dengan tendensi dan dorongan kepada yang baik – conformitas intellectus ad appetitum rectum! Tiap individu peserta sidang harus mempunyai modal ini. Jika tidak/belum punya modal ini, ya jangan ikut sidang, sebab cuma akan mengacau peradaban.

Hukum Positif dan Suara Hati

Seluruh uraian di atas mau menegaskan, muara segala keruwetan perpolitikan Indonesia sejak 21 Mei 1998 sampai detik ini adalah karena suara hati, sesuatu yang harus dalam manusia, malah dibuang! Ia tidak dikembangkan secara komprehensif dalam percaturan politik. Fokus perpolitikan cuma muter-muter dalam faktor-faktor luar manusia dan kemanusiaan. Hal-hal mendasar atau batin politik, samasekali tidak digarap. Padahal sisi batin itu abadi dan universal yang bisa terus digunakan. Sisi luar selalu berubah sesuai waktu dan zaman. Akibat pembuangan suara hati dan batin politik itu, maka segala hal mendasar dibunuh, di dalam penataan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penggarapan sisi batin politik itu menjadi makin penting, mengingat hukum kodrat tidak memberikan panduan konkret bagaimana orang harus bertindak dalam situasi konkret. Sehingga, lagi-lagi, seperti lingkaran setan, memang memerlukan aturan main, termasuk di dalamnya adalah konstitusi, undang-undang, dsbnya, sebagai bagian hukum positif, untuk menjadi panduan agar kesejahteraan umum diselamatkan.

Jadi, hukum positif itu legitim sejauh dibuat berfondasi akal budi, tujuan utamanya untuk kepentingan umum dan dimaklumkan secara sah oleh pemegang kekuasaan – ordinatio rationis ad bonum commune ab eo qui curam habet communitatis promulgata. Hukum positif ini mengarahkan dan memberi petunjuk kodrat rasional agar kepentingan dan kesejahteraan umum selalu mendapat prioritas.

Dengan demikian segala rumusan konstitusional entah itu dalam konstitusi, UU, peraturan, ketetapan, prosedur, dan sejenisnya, harus komprehensif memenuhi segala prakondisi demi kesejahteraan umum. Dalam kesejahteraan umum inilah kepentingan manusia dan kemanusiaan, secara formal diakomodasi oleh hukum, dan secara material diakomodasi oleh politik.

Hal tersebut hanya dimungkinkan, jika para politikus kembali ke jati diri, sungguh-sungguh menghayati sisi batin politik. Hanya dengan itu mereka bisa menghayati bahwa proses dan mekanisme kelegislatifan itu meniscayakan hukum kodrat dan suara hati. Tanpa itu, segudang hukum positif dan bahkan konstitusi, adalah gombal belaka.

L Murbandono Hs

Jurnalis/produser Senior bidang Humaniora dan Budaya

Categories: L Murbandono Hs
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: