Home > L Murbandono Hs > KREDIBILITAS LEMBAGA PUBLIK

KREDIBILITAS LEMBAGA PUBLIK

Oleh L Murbandono Hs

DEMOKRASI mungkin sudah menjadi kata yang paling membuat puyeng kita semua sebab bukti kehadirannya sulit dilacak. Meski sulit, sejatinya bukti kehadiran demokrasi bisa dilacak. Salah satu cara pembuktian terpenting yang berlaku universal ialah lewat kiprah Lembaga-lembaga Publik, sebagai bentuk konkret manifestasi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Untuk Indonesia, contoh Lembaga Publik terpenting ialah tentara, polisi, kabinet, MPR, DPR/DPRD, DPA, MA, kantor-kantor kelurahan, dll.

Meski bernama Lembaga Publik, kenyataannya ia tidak bisa langsung diakses khalayak umum. Ia milik khalayak khusus ialah para pengelola/aktornya – maka pada mereka itulah nasib demokrasi, terletak. Selain itu, Lembaga Publik juga bisa menjadi model dan parameter untuk mengukur kualitas sistem pemerintahan yang sedang berjalan.

Prasyarat Demokrasi

Dari hal di atas tampak bahwa Lembaga Publik yang sehat jadi prasyarat demokrasi. Menurut Diamond (1995), prinsip segala upaya terpadu dan saling-kait dalam konsolidasi dan pendalaman demokrasi adalah memberi nafas Lembaga Publik. Itu berarti merencana, mendirikan, mengembangkan dan jika perlu membongkarnya secara radikal jika Lembaga Publik tersebut memang sudah tidak berfungsi. Tetapi hal itu tidak mudah sebab menyangkut tugas/kewajiban alias pekerjaan Lembaga Publik yang amat luas dan kompleks.

Daftar pekerjaan Lembaga Publik kompleks, menyangkut segala bidang. Terbatas pada bidang politik, sosial dan pendidikan misalnya, bisa kita simak di bawah ini.

Dalam politik, aktif berpartisipasi dan memberi inspirasi dalam revisi dan revitalisasi UU yang konstitusional, mengubah penampilan partai dari sekadar membonceng popularitas figur menjadi agen dan wakil rakyat yang terprogram, meluruskan penyimpangan substansi/prosedur/tata-cara pemilu, mempromosikan norma anti-kekerasan bagi kaum mbalelo dan oposisi serta semi-loyal, menggalakkan desentralisasi kekuasaan dan profesionalisme administrasi pemerintahan.

Dalam bidang sosial, kontinu memfasilitasi kerjasama elite dan manajemen konflik, membangun jaringan dan sistem bagi 1001 kelompok masyarakat, merekayasa diversifikasi saluran dan memperluas arena partisipasi masyarakat, akomodatif terhadap eksistensi media-media independen/kritis dan tak akan membiarkan mereka teraniaya.

Dalam bidang pendidikan, memacu tenggang-rasa antara sirkuit militer dan sipil hingga keduanya “tahu diri” akan posisi/peran/hak-kewajibannya masing-masing, mencipta peluang dan efisiensi dalam LSM dan grup-grup pressure hingga mampu mendesakkan sistem hukum yang adil, mencermati kurikulum dan agenda kegiatan anti-diskriminasi, mempromosikan etika nasional, kontinu memantau dan memberantas korupsi di segala bidang, dan menggalakkan kemantaban agen-agen audit yang bisa dipercaya.

Hakikat Lembaga Publik

Apa sejatinya Lembaga Publik hingga “dibebani hakikat” sebegitu “berat dan sarat”? Sosiologis, pertanyaan ini sudah jadi klasik. Belum tersedia jawaban yang “oke”. Ada yang mendefinisikan Lembaga Publik sebagai bentuk-bentuk reguler interaksi sosial (O’Donnel, 1994), bentuk-bentuk rambu sosial (North, 1993), bentuk-bentuk rambu struktural (Schedler, 1995), bentuk-bentuk perwujudan norma/peraturan/strategi bersama (Crawford dan Ostrom, 1995), bentuk-bentuk perwujudan peraturan formal dan prosedur menuju target serta praktik-praktik baku yang operational (Hall, 1986), atau bentuk-bentuk perwujudan struktur-struktur yang abadi atas ruang dan waktu (Giddens, 1984).

Definisi lain masih banyak. Terpenting, Lembaga Publik selalu berupa pelembagaan harapan bersama yang memperhitungkan aturan-main interaksi yang berlaku. Karena itu, ia bersifat sekaligus subyektif toh inter-subyektif, relasional, konvensional, berkemungkinan, terbuka dalam hal refleksi dan internalisasi, dan terpenting: fungsional!

Berkat Lembaga Publik interaksi manusia memperoleh struktur dan bentuk. Sebab, ia memfasilitasi tapi sekaligus memasang rambu-rambu kepada para aktornya, mencipta preferensi-strategi-outputs, membuka dan menutup wacana-aksi sosial, mendistribusikan sumber-sumber, mengakui dan menolak tokoh, dsbnya. Lembaga Publik mengubah keserba-acakan mekanisme social menjadi berstruktur, memberi batas antara kenormalan dan penyimpangan, mencipta keteraturan sosial, memfasilitasi kelugasan dan objektivitas.

Jadi, peran Lembaga Publik berdampak amat dahsyat ke masyarakat. Jika Lembaga Publik ambur-adul, segala hal negatif bisa terjadi. Misalnya, warga cenderung mematuhi jargon-jargon pilihan yang cuma berguna bagi diri dan kelompoknya, jadi simplistis, egoistik, primitif (dalam arti negatif), agresif, a-politik (dalam arti mengingkari keniscayaan ke-homo-politico-annya sebagai manusia alias homo sapiens), robotic secara ekonomis, penuh pamrih, bebal dalam wacana “harta-karun” public dan secara moral, maka menjadi jago-jago dalam rimba homo homini lupus. Singkatnya, jika Lembaga Publik lemah akan terjadi kepengapan masadepan, kecurigaan sosial, dan keambur-adulan norma sosial.

Itulah sebabnya, Lembaga Publik “harus” kokoh, berwibawa dan berfungsi. Hal ini dimungkinkan jika para aktornya penuh idealisme, tanpa perlu jatuh dalam retorika kosong, dan realististik. Sebab, akal sehat masyarakat modern tak bisa lagi dicekoki motif-motif yang cuma formal dan normatif. Mereka lebih membutuhkan keteladanan praktek moral dan hanya percaya pada motif-motif yang konkret mampu meningkatkan kebahagiaan personal mereka. Jadi, manusia modern – universal – menuntut kredibilitas Lembaga Publik!

Kredibilitas

Bagi Lembaga Publik di negara-negara yang dilanda krisis, kredibilitas berarti koreksi dan reformasi. Ini dimungkinkan jika ia mampu menemukan mekanisme kerja yang pas dalam “struktur” sosial (sejatinya artifisial, tapi ironis, sebab lalu disebut “kondisi objektif”) yang tersedia. Ini krusial, sebab hampir selalu bertabrakan dengan statusquo.

Maka, soal pokok Lembaga Publik di negara-negara terlanda krisis, selalu berupa konfrontasi di sekitar upaya membongkar absolutisme: pemihakan! Yaitu, memilih luwes alias mengambang, dengan konsekuensi memperpanjang umur status quo. Atau, tegas dan lugas yang berarti harus membongkarnya. Teoretis, pilihan jelas, yaitu yang kedua. Tapi dalam praktek ia macet ketika harus tunduk sebab “ditantang” moncong senjata atau anarki barbarisme (pemolesnya amat kompleks, termasuk mengatas namakan kepentingan rakyat dan bahkan hal-hal adikodrati) untuk menghindari pertumpahan darah yang lebih dahsyat.

Lepas dari kesulitan memilih, koreksi dan reformasi Lembaga Publik tak bisa lain kecuali menghormati, memperluas dan bahkan menciptakan peluang munculnya aksi-aksi dan kesaksian yang otonom di sirkuit rakyat biasa. Jika tidak, kepekaan khalayak akan segera menangkap Lembaga Publik sekadar sebagai tempat berlangsung permainan kotor dalam relasi kekuasaan, yang bertujuan membungkam dan memanipulasi demokrasi rakyat. Persepsi khalayak ini tak akan berubah dengan retorika yang indah.

Mengingat Lembaga Publik itu, kita tahu, sekadar abstraksi dari kiprah mereka yang berkecimpung di dalamnya, maka kredibilitasnya amat tergantung pada kepribadian para aktor dan atau pengelolanya. Kepribadian yang dibutuhkan untuk tugas-tugas di atas menyangkut syarat internal dan eksternal. Internal, antara lain menyangkut kemampuan menahan diri, profesional, efisien dan tanpa pamrih. Syarat eksternal yang memungkinkan koreksi dan reformasi dalam Lembaga Publik akan terjadi, ialah jika para pengelola dan aktornya yakin mempunyai alasan-alasan yang sah untuk melakukannya.

Jika syarat internal dan eksternal terpenuhi, kredibilitas Lembaga Publik akan terjamin. Ini sekurang-kurangnya sesuai dengan hasil riset Andreas Schedler dari Institute for Advanced Studies, Wina. Bahwa, kredibilitas Lembaga Publik mensyaratkan tiga hal: (1) pengelola punya design struktur insentif yang masuk akal, (2) pengelola sendiri harus jadi iklan keteladanan moral, (3) perubahan dalam Lembaga Publik harus berfondasi pada sumber-sumber yang masuk akal dan terjangkau oleh kondisi objektif yang ada.

Jika tiga syarat di atas terpenuhi, rakyat akan menerima Lembaga Publik secara positif sebab dirasakan jujur secara politik/moral dan memenuhi harapan mereka.

Harus diakui, kredibilitas memang rumit dan rentan. Koreksi dan reformasi Lembaga Publik tak bisa sekali jadi, sebab sepenuhnya tergantung para aktornya. Khalayak mengharap sikap dan laku mereka konsisten, satunya kata dengan perbuatan. Inkonsistensi upaya koreksi dan reformasi dalam Lembaga Publik akan kontra-produktif manakala para aktor bidang hukum memperkosa hukum, aktor disentralisasi membeo wejangan sentral, aktor hankam masih menggunakan pendekatan senjata, aktor pejuang keadilan terus akur dengan nepotisme, dan manakala kiprah aktor berbagai bidang lain masih menunjukkan sikap setengah hati melawan penyimpangan.

Singkatnya, sikap dan kiprah yang “mencurigakan” dari para aktor Lembaga Publik adalah biang hancurnya kredibilitas Lembaga Publik di mata rakyat. Ini berlaku universal. Juga bagi negara kita. Apalagi sekarang, saat tiap orang merindukan reformasi total.

L Murbandono Hs

Rakyat Warganegara Republik Indonesia

Tinggal di Hilversum, Nederland

Categories: L Murbandono Hs
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: