Home > L Murbandono Hs > Menegakkan Martabat Bangsa

Menegakkan Martabat Bangsa

Oleh: L Murbandono Hs

TKI tewas lagi di Jeddah, Arab Saudi. Sudah diketahui meluas TKI kita nyaris tak kunjung henti terlanda masalah. Menjawab pertanyaan Budianto, Manyaran, Semarang, tentang banyaknya TKI di luar negeri yang dipulangkan, Gubernur Jateng antara lain menandaskan dua hal. Pertama, penempatan TKI di luar negeri merupakan program nasional yang strategis untuk mengurangi pengangguran agar kesejahteraan rakyat meningkat.

Kedua, penempatan dan perlindungan kepada TKI perlu terus dilakukan sejak pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan, antara lain melalui pembuatan perjanjian penempatan, pengesahan perjanjian kerja, pertanggungan asuransi TKI/ jaminan sosial, pengaturan beaya penempatan, serta pemberian bantuan hukum/pembelaan (SM, 27 Juli 2009).

Pernyataan Gubernur Jateng tersebut indah tetapi agaknya tetap bermasalah dalam rangka martabat bangsa sebab tidak menjawab soal mendasar. Soal mendasar adalah landasan eksistensi TKI itu sendiri. Ini tak pernah diusut. Diandaikan sudah otomatis benar.

Keberadaan TKI dan seluruh ikutannya (kantor-kantor resmi dan swasta, tempat pelatihan, pembisnisan termasuk percaloannya) terus menjamur di seluruh negara. Akibatnya, eksistensi TKI sebagai fakta sosial menjadi ganjil, sebagai bagian atau akibat dari banyak fakta sosial sektor-sektor lainnya (khususnya ekonomi, budaya dan politik) yang tidak kurang pula ganjilnya.

Keganjilan Karena itu, kasus pemulangan TKI itu bisa digunakan sebagai momentum untuk mengusut keganjilan fakta sosial tersebut. Kelayakan ke-TKI-an sebagai bagian transformasi budaya perkembangan peradaban di negara kita perlu dipersoalkan. Untuk itu diperlukan kejujuran dan keberanian merumuskan tujuh wacana kunci.

Pertama, deret panjang tragedi kemanusiaan yang dialami TKI di luar negeri telah terjadi di banyak negara. Data-fakta-angka-info bisa ditelusuri sejak belasan tahun lalu sampai sekarang dan telah menjadi rutin. Tragedi-tragedi tersebut umumnya menjadi info mubazir karena tak pernah ada tindak lanjut sampai tuntas. Penanganan biasanya hanya reaksioner, menyelesaikan perkara orang per orang. Kasus per kasus. Latar belakang masalah dasarnya tak pernah disentuh.

Kedua, TKI adalah karya politik warisan rezim lama pemuja devisa di atas manusia. Kampanye arti ekonomis ekspor TKI sebagai sumber devisa selama ini sejatinya tak lebih adalah bagian keganasan perdagangan manusia. Apalagi, dalam praktik, komoditas ekspornya terdiri dari kaum ”susah dan tidak pintar” yang selalu mudah dilecehkan.

Beleid politik pembanting harga diri bangsa ini antara lain digariskan dalam Repelita VI Orba 1995-1999 (tapi asal-usul TKI dimulai lama sebelumnya, data tahun 1992 menyebut uang kiriman TKI sejumlah 0,2 persen GDP). Saat itu diproyeksikan akan dikirim 1,25 juta TKI, sehingga pada 1999 terdapat lebih 4 juta TKI di luar negeri, dengan uang kiriman sekitar US$ 8,5 miliar, sekitar 6 persen GDP RI yang US$ 142,5 miliar saat itu.

Ketiga, kelanjutan butir kedua adalah data dan angka-angka yang masif. Dari berbagai sumber kita baca, pada 1998 terdapat 1,98 juta TKI di luar negeri, 65 persen TKW. Delapan tahun kemudian pada 2006, ada 3 juta TKI, dengan Rp 24 triliun. Tiap tahun akan dikirim 700 ribu-1 juta TKI ke luar negeri, dengan taksiran dulangan devisa sekitar Rp 75 triliun.

Sekarang, pada 2009 terdapat sekitar 6 juta TKI.  Terpenting, dari data dan angka-angka itu akan tersirat kubu Ya dan kubu Tidak. Kubu Ya adalah kubu setuju ke-TKI-an, senang, karena jumlah TKI terus meningkat. Kubu Tidak adalah kubu tidak setuju ke-TKI-an dan mengharap TKI dihentikan.

Kubu ini justru cemas karena jumlah TKI terus meningkat. Dengan demikian penyetopan TKI akan berarti kerja amat keras, menuntut revolusi kebijakan politik, dan membutuhkan jajaran para pemimpin yang sungguh-sungguh patriotik.

Keempat, dari sejarah data dan angka-angka tersebut, kita bertanya, apakah negara kita secara ekonomis dirancang menjadi negara ”Remittance Economy” seperti Nepal. Negara ini memang secara ekonomis amat tergantung kepada pengiriman tenaga kerjanya ke luar negeri. Ini menghasilkan sekitar 13-25 persen GDP negara tersebut.

Kelima, jika tujuan pokok ke-TKI-an demi devisa, paling sedikit ada tiga agenda pengganti yang amat menentukan. Pertama, energi mekanisme kekuasaan negara yang tertumpah untuk urusan TKI, dialih-tumpahkan ke pemberantasan KKN dengan konsentrasi penuh. Berapa persen KKN ”menyumbang” GDP nasional tiap tahun? Kedua,  seluruh mekanisme kekuasaan lebih fokus mengurus kekayaan alam dari Sabang sampai Merauke.

Ini sampai sekarang masih dimanipulasi di banyak tempat dan dimainkan para kapitalis dalam dan luar negeri. Ketiga, maju terus pantang mundur menggeledah semua elite hitam perampok harta negara yang berkibar-kibar di zaman Orba.  Kelimpahan devisa ini lebih dari cukup untuk menampung kompleksitas permasalahan pengangguran.

Keenam, devisa sebagai bagian ekonomi negara bukan segalanya. Lebih penting manusianya. Dan selama manusia itu adalah TKI yang di dalam praktik adalah orang-orang ”susah dan tidak pintar”, negara kita akan terus menghadapi banyak sekali soal yang berat: soal perlindungan TKI, pembenahan data dan statistik resmi mereka. Soal TKI yang tidak digaji, disiksa majikan, diperkosa, diperbudak, dan lain-lain.

Ketujuh, demi jangka panjang kejayaan Indonesia Raya dan martabat bangsa, para pemegang mandat kekuasaan negara seharusnya sejak sekarang mulai berbuat nyata untuk menghapus agenda ke-TKI-an ”gaya sekarang” dari bumi Nusantara untuk selamanya. Maka segala ikutan TKI, atau justru biang keladinya, yang aktif dalam bisnis ekspor manusia, akan bubar sendiri. Sebab ujung bisnis tersebut banyak jeleknya daripada baiknya.

Tapi soalnya, kita harus berpartisipasi, bukan cuma membeo atau apalagi memperbudak diri dalam arus besar tersebut. Dalam rangka ini saya bukan anti ke-TKI-an. Tapi tidak sekarang. Masih lama. Entah kapan. Yakni setelah kita siap mengekspor para SDM yang profesional. Tidak macam sekarang. Hanya menjual warga bangsa ”susah dan tidak pintar” yang mudah dilecehkan.

Artinya, saya tidak berkeberatan Republik Indonesia mempunyai berjuta-juta TKI di luar negeri asal yang mempunyai posisi tawar menghadapi medan kerja di luar negeri dan bisa mengurus diri sendiri.

Kasus pemulangan TKI itu bisa digunakan sebagai momentum untuk mengusut keganjilan fakta sosial. Kelayakan ke-TKI-an sebagai bagian transformasi budaya perkembangan peradaban di negara kita perlu dipersoalkan. Untuk itu diperlukan kejujuran dan keberanian merumuskan tujuh wacana kunci. 

L Murbandono Hs

Peminat dan pengamat peradaban

Sumber: SUARA MERDEKA, 4 Agustus 2009

Categories: L Murbandono Hs
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: