Home > L Murbandono Hs > MENONTON KORUPSI

MENONTON KORUPSI

Oleh L Murbandono Hs

KORUPSI yang mahagelap dan selalu ditutupi kabut itu sejatinya sudah sejak sekitar 9 tahun lalu, bisa ditonton dengan enak. Penyelenggaranya ialah TI, Transparency International. TI sungguh bekerja, punya target dan jaringan internasional serta berkarakter pionir. Markasnya di Berlin, kota dengan tembok historis itu. TI didirikan pada 1993.

Dengan TI kita antara lain bisa menonton rupa-rupa korupsi kelas gajah banyak negara. TI mencatat rinci, pada mulanya, segala korupsi transaksi skala internasional dan baru belakangan yang berskala nasional. Melihat catatan uang berkarung-karung hasil laku busuk manusia yang sosok lahirnya gemerlapan sementara negaranya ada yang compang-camping dikepung hutang itu, jika saraf tak tahan, bisa kelengar. Lantaran berang atau pilu.

TI tak pandang bulu. Korupsi negara-negara Utara Selatan Barat Timur diteropong. Bahkan korupsi yang pelakunya sudah di alam maut, jika hartanya yang tak halal masih membuat gemas akal sehat orang hidup, dikutik-kutik juga.

***

KARAKTER TI benci-rindu. Yakni anti korupsi. Dan mencintai pemerintahan, konglomerat, lembaga raksasa dan perusahaan multinasional yang beres. TI bertekat memurnikan para pengendali nasib publik tersebut dari tangan-tangan yang mengotorinya. Tak mengherankan operasi TI juga dicukongi perusahaan, organisasi dan lembaga internasional serta sejumlah pemerintahan di dunia.

Jumlah TI di seluruh dunia dewasa ini makin bertambah. Jika di saat awal pertumbuhannya cuma memfokuskan diri di Eropa Timur dan Negara berkembang dengan jumlah yang bisa dihitung jari, kini praktis hampir di semua negara penting di dunia, terdapat cabang TI. Tugas utama cabang adalah memupuk kerjasama dengan sebanyak mungkin pihak – termasuk pemerintah – untuk memerangi korupsi. TI cabang diakui resmi sejauh yang bersangkutan telah memenuhi dua persyaratan. Pertama, tidak berpolitik dan bisa dipercaya. Kedua, tidak mengutik-utik korupsi individu sebab merancukan usaha penggalangan kerjasama dengan sebanyak mungkin kalangan. Ini juga menyimpang dari tujuan utama TI ialah memerangi korupsi secara profesional. TI lebih menggarap sistem dan struktur korupsinya dan bukan individunya. Bahwa gilirannya ada individu terkena, sial namanya, tersenggol dinamika logis mekanisme kerja profesional.

Mengapa mengurus korupsi? Sebab zaman perjuangan Blok sudah jadi museum gara-gara Perang Dingin menguap. Era gerobak sudah jadi internet yang kurang peduli isme-isme selain bekerja menggarap soal konkret macam keadilan, penindasan dan HAM. Dan pengganggu utama upaya ini ialah korupsi. Ia dipertontonkan agar orang tahu betapa jahatnya ia membodohi peradaban. Kita syukuri TI mempertontonkan dia. Sebab korupsi identik ketertutupan.

***

SEKALIPUN popularitas korupsi melebihi ndang-ndut dalam arti tiap orang bisa 100% memahaminya cukup dengan naluri manusiawi dan sekeping akal sehat, hakikat korupsi perlu diinformasikan terus menerus tak kenal lelah. Menurut TI, rumusan korupsi segudang tapi intinya ialah penyalahgunaan wewenang yang berdampak luas demi kepentingan pribadi-keluarga-sirkuit sendiri. Penyebabnya juga banyak tapi intinya ialah mental sakit pemegang wewenang. Mental sakit ini kalau tak ada obyeknya sebenarnya juga tak bisa apa-apa.

Maka obyek-obyek tersebut diciptakan, demikian TI. Itu selalu bisa direkaya pemegang wewenang. Lahir transaksi-transaksi, melibatkan aneka perusahaan besar, yang butuh dokumen resmi dan cuma bisa diresmikan orang resmi – bisa dari sirkuit pejabat negara maupun swasta. Jadi korupsi itu ciptaan koruptor sendiri dan bentuknya bisa berupa suap, uang semir, salam tempel dan atau uang pelicin dan bahkan benda-benda atau pemuasan seks. Sebagai imbalan, pemegang wewenang memberi izin, fasilitas dan bahkan membuat peraturan baru demi sang penyogok. Hal sedemikian lahir sebab budaya sedang bingung dan sakit.

Hakikat korupsi di atas berlaku sejak zaman baheula. Korupsi nongol begitu negara lahir. Entah itu monarki, republik dan demokrasi – tiga basis model negara sejak purba. Berikut, mekanisme korupsi di tiga model itu.

Di negara monarki, agen paling korup ialah sang raja. Ini diikuti sirkuit dekadensi melorot dari tangga hirarki tinggi ke lebih rendah lewat distribusi hak-hak khusus restu raja. Lewat kelihaian distribusi suap, gelar-gelar bangsawan dan pemberian wewenang tugas (bikinan, tanpa itu rakyat malah lebih enak) urusan publik, atau dengan ancaman kutuk Tuhan, raja membodohi orang-orang sekitarnya sehingga dewan kerajaan dan atau parlemen mandul tanpa otonomi. Raja lalu bebas merekayasa sirkuit aristokrasi tersendiri berupa sindikat penjilat dan parasit. Jadi, saat kehormatan dan kebebasan aristokrasi sejati mengalami pembusukan, rezim akan takluk pada kejahatan peraturan sewenang-wenang.

Di negara-negara republik korupsi muncul horizontal dari disintegrasi sirkuit politik. Pelakunya ialah individu ambisius yang masuk dalam sindikat dan grup politik lewat jaringan berbagai persekutuan. Mereka melakukan intrik-intrik sehingga mempengaruhi putusan pengadilan, memanipulasi pengangkatan dewan rakyat, meneror hakim dan atau memonopoli pos-pos yang basah.

Di rezim “demokratik” manakala rakyat punya hak-pilih maka hak-pilih rakyat miskin dicatut dan dibeli dengan uang, makanan atau barang. Sejarah pemilu Eropa sampai abad ke-19 mendokumentasi hal sedemikian secara meluas.

Jadi, bahkan sejak era pra-teknologi saat model-model negara masih sederhana, mekanisme korupsi sudah demikian busuk-canggih. Bisa dibayangkan betapa makin sulitnya orang menelusuri dan memberantas korupsi tersebut di zaman sekarang. Era internet. Saat akses manipulasi makin luas tak terbatas.

***

DALAM konteks kesadaran akan “keperkasaan” korupsi itulah TI lahir. TI sadar memberantas korupsi ibarat mencari jarum jatuh di rumput di malam gelap hujan lebat penuh badai. Ini bukan berarti kemustahilan yang Cuma diratapi dengan putus asa. TI yakin, dengan tekun dan sabar, korupsi akan bisa ditekan juga.

Salah satu caranya, seperti ditempuh TI, ialah penyebaran informasi seluas mungkin tentang korupsi. Laporan tahunan TI memuat index negara-negara korup di dunia menurut kalangan bisnis dan wartawan ekonomi. Index mencatat rinci 5W-1H korupsi tiap negara. Ini disebar-luaskan ke banyak kalangan hingga mata dunia terbuka dan bisa menonton korupsi yang selalu tertutup itu.

Informasi di atas selanjutnya diikuti strategi konkret pembasmian korupsi. Strategi itu seabrek bisa dicari dalam teori-teori korupsi. Tapi menurut TI, kita dewasa ini butuh strategi konkret dan transparan yang harus dirasakan khalayak secara nyata. Ini perlu empat langkah konkret.

Pertama, panggang ikan kakap terbesar sampai kering. Gembong-gembong korupsi harus secara terbuka diumumkan ke publik dan dihukum sebelum rakyat terlanjur sinis program anti-korupsi itu melulu puisi indah, sebab masyarakat yang sinis lebih mengerikan katimbang lawan politik. Jika kakap besar dari grup partai dan atau sirkuit kekuasaan, lebih mengena dan berdampak positif bagi khalayak. Masyarakat akan makin percaya pada pemerintahnya.

Kedua, mulai reformasi birokratik dengan niat dan langkah positif guna membantu pegawai negeri sipil dan militer. Tujuan lembaga dan atau korps serta ukuran sukses pembasmian korupsi dibicarakan bersama. Juga ditentukan harga kompensasi jika berpartisipasi dalam pembasmian. Memerangi korupsi di sikon yang kronis dan “membudaya” tanpa kompensasi seimbang bagi karyawan atas partisipasinya dan atau “menahan diri” bertahan jujur adalah suatu kemustahilan.

Ketiga, setelah kakap terbesar terpanggang, lupakan yang sudah lewat dan tak usah lagi dipergunjingkan. Pusatkan perhatian pada pencegahan. Ini perlu analisis sistematik demi perubahan struktural. Mungkin kantor yang terkait perlu kelompok khusus anti korupsi. Tugasnya bukan hanya menginvestigasi korupsi tapi bekerjasama di lingkungan kantor itu membuka peluang reformasi sistematik berupa target dan prosedur untuk menangkal menularnya korupsi.

Keempat, perlu strategi kontinu. Ini sukar. Kontinu berarti ada gagasan yang jelas tentang tujuan dan sarana pembasmian korupsi jangka pendek, tengah dan panjang serta mampu membedakan aneka macam korupsi. Ada korupsi yang amat menyakitkan publik. Ada korupsi yang “aduh, bagaimana ya”. Korupsi mafia pengadilan dan atau kolusi pejabat-konglomerat amat berbeda dengan korupsi pembuatan SIM, KTP dan Mas Poltas yang tega nodong sopir oplet yang bolong-bolong kaos oblongnya. Strategi kontinu terpenting ialah fihak pengontrol harus relatif lebih bersih daripada bawahan yang dikontrol.

***

STRATEGI di atas akan sia-sia, menurut TI, jika tak selalu diacukan ke makna hakikatnya. Korupsi itu perkara sistem informasi, insentif, hukum, sosial budaya dan politik yang sakit, struktural pula! Pembasmiannya perlu langkah struktural, menyembuhkan sang sistem. Jika ini dipahami maka tiap warga dunia termasuk warga RI akan tahu bukan kemiskinan penyebab korupsi. Tapi sebaliknya. Justru korupsi itu penyebab kita tetap miskin – miskin dalam arti luas!

L Murbandono Hs

Jurnalis/produser Senior Bidang Humaniora dan Budaya

Radio Nederland Wereldomroep, Hilversum, Nederland

Categories: L Murbandono Hs
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: