Home > L Murbandono Hs > Negara yang Macet

Negara yang Macet

Oleh L Murbandono Hs

INGAR-BINGAR pasca-Pemilu Legislatif 2009 dan riuh rendah menyambut Pemilu Presiden 2009 menandai secara politis Indonesia terjebak menjadi negara macet. Ini akibat negara telah menganggap angin lalu banyak hal mendasar. Negara mengira rakyat itu bodoh dan pelupa!

Padahal, sebagian besar rakyat terus ingat pada penculikan aktivis, Penembakan Trisakti, Peristiwa Semanggi I/II, penjarahan Mei, pembunuhan Munir, dan rentetan peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan serta manipulasi sosial politik ekonomi budaya, pertahanan dan keamanan (sospolekbudhankam) –terutama politik dan ekonomi– pada zaman Orde Baru.

Sebagian besar rakyat juga mengerti banyak tokoh yang gencar-repot-heboh berpolitik dalam Pemilu 2009 terlibat dalam tragedi-tragedi bangsa tersebut dengan berbagai kadar keterlibatan yang bervariasi. Mereka bukan pemimpin tapi ”pemimpin” sebab pamrih demi diri dan klik kalangan sendiri begitu meluap-luap mengatasi kepentingan bangsa negara secara keseluruhan.

Terpenting, sebagian besar rakyat paham sekali bahwa kemulusan kiprah para ”pemimpin” dalam politik RI terkini adalah berkat dukungan –sengaja atau tak sengaja– para oportunis politikus baru dan lama yang gila kuasa dan rakus harta. Tidak sedikit oportunis politikus lama itu justru termasuk korban-korban Orde Baru, tetapi telah berubah nalar-perasaan-kejiwaan.

Dalam konteks itu maka Tanah Air kita menanggung beban amat berat sebab terpaksa memasuki zaman sulit. Usai masa kediktatoran, menuju demokrasi, namun terperdaya oleh asas ”konyolisme” sehingga terjebak dalam demokrasi yang mundur ke primordialisme, religius-sektarian, koncoisme, neofeodalisme, tribalisme, etnosentrisme, dan isme-isme konyol lain.

Itu semua membuat Indonesia secara psiko-moral terpuruk di taraf paling rendah, yakni tahap prakonvensional dan menjadi negara ”tanpa tujuan”. Itulah tahap ketika mekanisme politik membuat wacana sospolekbudhankam –terutama politik– yang tersedia di masyarakat tergiring-termanipulasi terbatas pada fakta-fakta empirik yang tidak mendasar dalam rangka filsafat politik. Tentu, banyak retorika politik akan berkata sebaliknya. Itulah yang dimaksudkan dengan negara macet!

Tujuh Malapetaka

Ini ditandai dengan banyak malapetaka. Berikut ini, tujuh malapetaka tergawat.

Pertama, negara dipimpin oleh para ”pemimpin” yang citranya sangat dipengaruhi dan melekat dengan kinerja pemerintah dan reaksi masyarakat terhadap realitas nyata sehari-sehari. Maka kritik terhadap kenegatifan kinerja pemerintah selalu ditangkis dengan janji muluk-muluk dan tebar wacana yang tidak relevan.

Kedua, sebab para ”pemimpin” itu hakikatnya adalah tokoh bermasalah maka segala kebermasalahan mendasar negara tidak digubris, lalu mengalihkan perhatian pada prosedur, aneka legalitas dan peristiswa-peristiwa manipulatif hasil rekayasa mereka sendiri atau hasil para oportunis profesional, sehingga mereka tetap aman.

Ketiga, dalam rangka butir kedua tidak mengherankan jika para ”pemimpin” menelantarkan segala masalah mendasar bangsa dan negara. Kebermasalahan pokok dibiarkan macet, tak diselesaikan atau dikaburkan. Jumlahnya amat banyak.

Di antaranya yang terpenting: pelanggaran hak asasi manusia (HAM), kiprah para elite produk politik lama, sistem tentara teritorial dalam negara sipil, landreform, pajak progresif, pembuktian terbalik, serbuan kultural asing dengan polesan agama, asas hukuman mati, pendangkalan akal lewat media elektronik dan bahasa Indonesia yang amburadul, pembisnisan pendidikan, proses demokrasi dan politik uang, patgulipat praktik hukum, industri versus keterlantaran RI sebagai negara agraria dan negara maritim, martabat RI sebagai pengekspor tenaga kerja Indonesia (TKI) kelas rendah, dan lain-lain.

Keempat, negara penuh dengan politikus yang encer nyaris tanpa komitmen ideologi dan hanya berpolitik praktis pragmatis-oportunistis, dengan tujuan asal mencapai kekuasaan. Itu dilakukan dengan segala cara semisal menyeberang ke partai lain, penuh tebar janji muluk-muluk, main politik uang, dan aneka kecurangan lain.

Kelima, deret panjang retorika soal reformasi tidak membuat rezim Orba menguap tetapi malah makin tebal mewarnai lukisan perpolitikan RI terkini. Hal tersebut menonjol dalam paling sedikit tiga indikasi: (1) apa-siapa-bagaimana tokoh-tokoh bermasalah masa lalu bisa kiprah dalam perpolitikan RI seolah-olah mereka tidak bermasalah, (2) mantan jenderal dan perwira tentara bisa mulus menduduki banyak jabatan-jabatan politik yang strategis, dan (3) ”bagi-bagi kue pembangunan” dalam bentuk jatah korupsi dengan berbagai varian dan korupsi itu makin seru, terutama saat menjelang aneka macam pemilu di seluruh negara.

Konyolisme

Keenam, terjajah oleh ”konyolisme” sistem politik, maka pemerdekaan rakyat dari ketertindasan kaum kuat yang manipulatif, menjadi makin jauh. Para penguasa pribumi haus kuasa dan harta yang membeo kekuatan neoimperialisme dan neokapitalisme luar negeri –apa pun wujud dan dalihnya– terus kiprah menjalankan 1001 macam agenda, dengan muara utama mengekalkan paham ”kanan”.

(Uraian tentangnya bisa amat kompleks, tetapi pada pokoknya adalah paham yang membela kepentingan kapitalisme dan feodalisme kaum borjuis, anti-pemerdekaan rakyat, dan umumnya dengan memolitisasi kewibawaan agama ditopang kekuatan militer. Contoh paling jelas dalam sejarah Indonesia adalah Orde Baru.)

Ketujuh, pawai wacana politik dengan banyak istilah megah –incumbent, diktator partai, calon alternatif, calon independen, mekanisme penjaringan calon, koalisi, konvensi, coblos, contreng, dan lain-lain– dan banyak tragedi politik semisal politik uang, caleg-caleg gagal jadi stres, kritik atas arogansi kekuasaan yang gagal tapi ngotot, tuduhan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tak profesional, masalah golput dan seterusnya semakin menegaskan kenyataan bahwa keterasingan rakyat dari partai, pemilu, dan politik praktis tetap merupakan pekerjaan rumah amat krusial dalam proses berbangsa dan bernegara.

Alhasil, jika tujuh malapetaka tergawat dan dasar-dasar yang melahirkannya tersebut diabaikan atau malah sengaja dihindari oleh mekanisme politik yang tengah berjalan, itu berarti kita tidak pernah belajar. Indonesia tetap macet secara politis. Transformasi kultural yang lebih beradab akan amat sulit terjadi di negeri ini, meskipun pemilu presiden mendatang disebut ”sukses”.

L Murbandono Hs

Peminat dan pengamat peradaban, tinggal di Ambarawa, Kabupaten Semarang

Sumber: SUARA MERDEKA, 29 April 2009

Categories: L Murbandono Hs
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: