Home > L Murbandono Hs > Orang Asing Gelap Di Belanda

Orang Asing Gelap Di Belanda

Oleh L Murbandono Hs

PENINGKATAN kemakmuran Belanda pada tahun 70-an membuatnya jadi tujuan para pendatang asing. “Dewasa ini” negara relatif kecil tak lebih besar dari Jawa Barat yang berpenduduk sekitar 15 juta ini mempunyai penduduk asing cukupbanyak: sekitar 770 ribu jiwa. Ini berarti 5% penduduk. Komposisinya juga amat beragam, tak kurang dari 110 bangsa. Tak kurang, sebab kelompok bangsa yang kurang dari 100 jiwa tak masuk hitungan.

Dari 110 bangsa itu orang Turki paling banyak, sekitar 215 ribu orang. Lalu menyusul Maroko sekitar 166 ribu, Jerman 50 ribu, Inggris 46 ribu, Belgia 24 ribu, Suriname sekitar 23 ribu termasuk 10 ribu Suriname-Jawa, eks-Yugoslavia 19 ribu, Italia 17 setengah ribu, Spanyol 17 ribu dan warga AS sekitar 13 ribu orang. Sisanya, lebih 90 bangsa, masing-masing berjumlah antara 100 orang sampai 13 ribu, di antaranya warga Cina RRC sekitar 7 ribu orang.

Orang-orang Indonesia di Belanda? “Konon” sekitar 10 – 15 ribu. Ini kurang lebih sama dengan jumlah orang Perancis, Portugis dan Ghana. Tapi jika pengertian Indonesia ini diperluas jadi Nusantara dalam arti dimasukkan orang Indo, Maluku, Ambon, Indonesia yang sudah berkewarganegaraan Belanda plus semua orang Belanda yang punya masa lampau Indonesia, memang jadi cukup banyak: sekitar 190-200 ribu.

Angka di atas terus berubah. Itu data sekitar tiiga tahun lalu, yang dipunyai Biro Statistik. Berubah artinya bertambah. Sebab tiap tahun Belanda dibanjiri pendatang asing sekitar 100 ribu orang. Bahkan dalam 6 tahun terakhir naik, sekitar 120 ribu tiap tahun. Sejak 1984, laju peningkatan jumlah pendatang asing di Belanda meningkat pesat. Dari 3,8% jumlah penduduk di tahun 1984, kini sudah menjadi tidak kurang dari 5% jumlah penduduk.

Jumlah dan pertumbuhan serta komposisi warga asing yang amat beragam itu tentu saja membawa masalah bagi yang punya negara. Ini kompleks sekali. Warga Belanda asli kuatir tapi pemerintah tergagap. Isu kekuatiran menghadapi warga pendatang ini selalu ditangani hati-hati. Perkara macam ini dianggap peka, kayak SARA di tanah air.

***

LALU apa masalah yang dibawa pendatang? Di tempat pertama tentu saja dampak sosialnya. Ini menyangkut berbagai sektor seperti perumahan, tunjangan sosial, pasar tenaga kerja dan pergeseran budaya sebagai masyarakat multi-etnis. Yang paling menonjol sebagai masalah adalah para penduduk gelap. Para ilegal. Soal ini lebih hati-hati lagi ditangani. Sebab kaitannya dengan aneka sektor lain khususnya ekonomi, jadi isu dan kasus yang rumit.

Soal penduduk gelap di atas selalu jadi debat publik yang sepertinya abadi. Resep untuk menanganinya rupanya belum ditemukan. Ia bak buah-simalakama dalam politik Belanda. Diberantas salah, tak diberantas juga salah. Mau ditangani secara keras bisa dicap tidak manusiawi. Tapi jika tidak lugas-keras ditangani pasti menimbulkan aneka masalah sosial yang baru.

Ihwal dilema itu panjang ceritanya. Ini harus diawali dengan ketaat-azasan legalitas hukum. Dalam politik Belanda segala masalah yang menyangkut public harus dirumuskan secara jelas-transparan. Orang asing disebut ilegal jika tanpa izin masuk dan tanpa izin menetap. Ini harus dicegah sebab membawa dampak social yang kompleks. Selain dampak yang sudah dipaparkan di atas, pendatang gelap juga bisa membawa dampak negatif bagi warga asing yang legal.

Kedatangan para ilegal itu umumnya karena alasan ekonomis. Banyak dari mereka yang mendapat pekerjaan. Bagi sektor bisnis dan industri, ini diakui menguntungkan secara ekonomis. Tapi acapkali itu karena upah yang rendah, alias melanggar hukum. Upah rendah ini umpamanya terjadi di sektor industri pakaian jadi dan pertanian khususnya di sektor bunga-bunga berumbi. Dua sektor ini berlimpah untung, dengan harga, mencuri kesempatan kerja warga legal. Padahal di lingkungan warga asli sendiri dijumpai banyak pengangguran. Catatan Biro Statistik: sekitar 8% lowongan kerja diisi penduduk ilegal.

“Kepekaan” itu mempunyai harga tersendiri, yang secara analog bisa kita bandingkan dengan “masalah” SARA di Tanah Air, lebih-lebih lagi soal agama (akal sehat segera mengendus adanya kedunguan peradaban, tapi tetap nggak enak untuk diungkapkan). Lantaran peka, wajar sajalah jika jumlah penduduk gelap ini tak pernah jelas. Diduga antara 30 sampai 150 ribu. Kepekaan itu juga membuat masalahnya tak pernah bisa tuntas. Kritik terhadap ketidak-tuntasan itu selalu ditangkis sirkuit resmi karena alasan-alasan kemanusiaan.

***

ASUMSI yang berkembang luas di masyarakat mengenai penanganan setengah hati terhadap masalah warga ilegal itu, menyebut pertimbangan ekonomi di tempat pertama. Masalah warga ilegal ini akan terus ada selama para majikan masih mempekerjakan tenaga mereka yang lebih murah. Lagipula, apriori bahwa penduduk gelap akan menciptakan kerusuhan sosial, lebih banyak tidak terbukti. Sebagai penduduk gelap, mereka justru ekstra hati-hati menjauhi dunia kriminal.

Apa pun kepekaan soalnya tapi pencegahan dampak negatifnya tak bisa ditunda. Yang sudah dan masih dilakukan pemerintah adalah memberlakukan peraturan “pengawasan” terhadap orang asing. Ini berlangsung secara struktural, kontinu dan terpadu dan jadi tugas semua aparat terkait termasuk kepolisian. Sistem informasi terpadu instansi terkait juga dijalankan. Ini mencegah usaha para ilegal coba-coba memanfaatkan jaminan sosial yang berlaku di Belanda.

Juga, ada peraturan yang bikin ngeri lingkungan industri dan bisnis dalam kaitannya memakai tenaga pendatang gelap itu. Ini cukup banyak pasalnya. Sekedar beberapa contoh penting: Mereka yang membantu memasukkan para ilegal adalah pelanggar pidana yang diancam hukuman. Para majikan yang mempekerjakan para ilegal harus membiayai pemulangan warga tersebut ke negara asal atau ke tempat lain dan diancam hukuman yang lebih berat.

***

SOAL paling krusial adalah pendekatan kemanusiaan. Dalam kaitan ini bisa difahami kalau muncul pertanyaan: apakah para ilegal berhak akan jaminan sosial? Prinsipnya: mereka tidak berhak akan jaminan sosial, subsidi sewa rumah, nomer-kependudukan dan bantuan sosial yang lain. Tapi, anak-anak di bawah umur dari kalangan penduduk gelap tetap berhak memperoleh pendidikan selama masalah orangtuanya masih dalam proses penyelesaian. Sebagai manusia, mereka tetap berhak mendapat pertolongan di saat-saat kritis yang mengancam nyawa seperti dalam kecelakaan.

Jika saat kontrol mereka tersingkap sebagai penduduk gelap, apakah langsung diusir dari Belanda? Prinsipnya: kontan diusir! Tapi dalam praktek tidak gampang. Sebab banyak di antara warga gelap ini tanpa kewarganegaraan yang jelas atau kacau-balau dokumennya. Pengusiran baru mungkin jika orang jelas kewarganegaraannya. Tentang warga asing yang diusir meninggalkan Belanda ini, bukan main. Dalam beberapa tahun terakhir sekitar 20 ribu orang asing mengalami nasib macam itu. Sepertiganya adalah warga asing ilegal.

Penduduk ilegal di atas umumnya tinggal terpencar di berbagai kota besar. Sosial-demografis mereka jadi masalah tapi ekonomis jadi buah. Justru inilah soalnya! Tapi sebenarnya pengalaman Belanda didatangi warga asing sudah berlangsung lama. Konon, sejak zaman pra-sejarah. Sejarah mencatat, abad ke-8 ada orang-orang asing terdampar di Belanda karena kapal mereka rusak berat atau pecah. Para ilegal purba ini lalu disembunyikan para tuan tanah purba.

Dimanfaatkan tenaganya ——

L Murbandono Hs

Jurnalis/produser Senior bidang Humaniora dan Budaya

Categories: L Murbandono Hs
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: