Home > L Murbandono Hs > Peradaban di Tanah Air

Peradaban di Tanah Air

Oleh: L Murbandono Hs

TANAH Air kita masih menderita, diganggu oleh banyak ketidakberesan yang meluas di hampir semua sektor kehidupan. Akal sehat menjadi puyeng. Sebab, meski sudah sekian tahun ”reformasi” digulirkan tetapi kabinet demi kabinet tetap belum mampu bekerja dengan hasil mulia.

Janji-janji para petinggi mengenai banyak hal tetap tinggal janji. Sebagian besar pelaksanaan kekuasaan dan pengurusan negara tidak berjalan menurut kaidah-kaidah pantas yang membela kepentingan masyarakat luas.

Jadi, Tanah Air mau dibawa ke mana? Lepas dari kekecualian ada beberapa tokoh yang memberi harapan, Tanah Air kita masih dikendalikan oleh banyak petinggi yang tidak pantas. Mereka tidak mempunyai niat baik untuk kepentingan bangsa dan negara secara menyeluruh. Mereka  hanya memanfaatkan kekuasaan untuk memperluas dan memperkeras kepentingan sendiri dan kelompoknya. Kepentingan tersebut beraneka ragam. Yang paling mengganggu adalah kepentingan primordialisme yang bersekutu dengan kepentingan uang.

Dampak buruknya banyak, terasa di semua sektor kehidupan, dari Sabang sampai Merauke. Salah satunya, memberi kesempatan kepada golongan keras-radikal untuk melancarkan fanatisme mereka.

Negara dikacau! Kekacauan yang justru dibutuhkan oleh para elite bermasalah. Mereka berkepentingan terus mengacau, ditopang sisa-sisa kekuatan tercela masa lalu.

Maka, reformasi kabur! Dengan kekaburan reformasi itu mereka bisa merawat kekuasaan dan apa saja yang pernah dan masih dimiliki. Nah, mereka —terputihkan oleh kemalasan pikir dan apatisme kita sendiri—  lalu menjadi seperti orang tidak bersalah.

Kekacauan itu mengganggu masyarakat. Yang paling diganggu: wong cilik.  Semisal petani dan nelayan. Gangguan itu sejatinya bukan hal baru, sudah warisan berabad-abad. Rata-rata rakyat jelata di Nusantara menderita sejak zaman raja-raja, zaman penjajahan asing, sampai zaman manipulasi penguasa semua tingkat di era Republik, siapa pun presidennya.

Mereka terpaksa hidup miskin dalam penindasan para tuan-tanah, lintah-darat, kapitalis-birokrat, para kapitalis besar domestik dan asing. Mereka harus sabar direcoki oleh pembodohan topeng ”budaya Negara Kesatuan Republik Indoensia (NKRI)î yang berujung pada pelaksanaan model mutakhir tata negara, yang di dalam praktik hanya menguntungkan kaum feodal, makelar, saudagar, pemilik modal dari mana pun, sindikat preman, jaringan para jagoan, dan tentu saja bapak-bapak serta ibu-ibu pejabat.

Lebih celaka, mereka acapkali masih menderita akibat bencana alam seperti banjir, gempa, tsunami, gunung meledak, dan sebagainya.

Menyerbu Kota-kota

Sebagai ilustrasi pemerintah belum membela wong cilik, tampak dari data kasar berikut: 70 persen kaum tani hanya memiliki/ menguasai 13 persen lahan pertanian, sedangkan 30 persen bukan petani malah menguasai 87 persen. Dari 13 persen tanah itu, sekitar 60 persennya tidak dimiliki petani.

Ihwal nelayan: 80 persen tidak memiliki alat-alat produksi. Jika pemerintah berniat membela mereka, maka harus mengupayakan —banyak cara dan mekanismenya—  agar 100 persen petani memiliki dan menguasai tanah, dan 100 persen nelayan mempunyai alat-alat produksi.

Tanpa tanah garapan dan tanpa alat-alat produksi milik sendiri, berjuta-juta tenaga produktif tani dan nelayan menyerbu kota-kota mencari pekerjaan, menambah jumlah pengangguran dengan segala dampak sosialnya yang memalukan negara.

Ilustrasi kedua soal prorakyat adalah ketidakseriusan pemerintah dalam mengakhiri jurang beda kaya miskin. Di negeri ini, segelintir orang punya uang miliaran dan triliunan rupiah manakala pada saat yang sama berjuta-juta orang tak punya uang banyak utang.

Jika pemerintah serius berniat mengurangi kesenjangan, sejatinya banyak cara sederhana dan praktis yang bisa dilakukan. Misalnya, pemberlakuan pajak progresif yang radikal, jika perlu sampai 70-80 persen pajak penghasilan bagi yang berpenghasilan amat besar.

Itulah pekerjaan raksasa yang seharusnya segera dilakukan dan bukan hanya jadi wacana elite bangsa. Di banyak negara ”maju- modern-kaya”, sistem politik ”kapok menjadi kaya” adalah asas yang sudah diberlakukan lama dengan bangga sebagai bangsa yang bertanggung jawab. Kita?

Penderitaan rakyat menjadi semakin sulit, karena pemerintahan demi pemerintahan pascareformasi harus mewarisi sistem pemerintahan terdahulu. Itu,  mau tak mau, meniscayakan keterjeratan dalam globalisasi (penjajahan kapital besar).

Melacurkan Diri

Keterjeratan itu membuahkan banyak masalah. Dengan kiprahnya yang masif, dingin, gencar, dan rakus, globalisasi tak terbendung, sebab didukung oleh manipulasi ”entah apa” dalam negeri yang penuh muslihat. Manipulasi tersebut melibatkan pejabat dan elite tamak. Mereka melacurkan diri kepada kepentingan ”apa saja” dengan banyak tindakan yang merugikan rakyat.

Yang paling tercela ada tiga. Pertama, dengan segala cara aktif ambil bagian dalam perampasan kembali tanah garapan kaum tani yang berasal dari tanah-tanah perkebunan dan kehutanan, coba menghidupkan lagi ”revolusi hijau” yang telah gagal.

Kedua, berupaya menguasai sumber daya alam dengan melaksanakan sistem dan teknologi pertanian modern berorientasi pasar kapitalis global yang hanya menguntungkan konglomerasi MNC serta menciptakan kapitalis-kapitalis kampung yang menggusur tanah tani serta memperbudak kaum tani dan nelayan.

Ketiga, mencoba mempertahankan dan mengembangkan budaya feodalisme dengan kemasan budaya pop produk kapitalis masa kini yang penuh hura-hura dan klangenan. Itulah, produk ”budaya” yang mengasingkan manusia dari kebutuhannya yang paling dasar, ialah pendidikan dan kebudayaannya sendiri yang sejati.

Seluruh uraian tersebut adalah ratap tangis akal budi rakyat yang lumpuh menghadapi krisis peradaban negeri. Yakni peradaban yang membuat warga bangsa tak berdaya melakukan hal-hal mendasar.

Hampir segala sektor yang penuh masalah selalu ditangani dengan pendekatan parsial, reaksioner, jangka pendek, semu, dan di sana-sini dimanipulasi. Dalam konteks itulah, maka dua masalah terpahit di Indonesia —korupsi dan pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM)— amat sukar diatasi.

Alhasil, apakah negara kita memang ditakdirkan untuk terus menderita sejak didirikan? Sampai kapan? Kepada siapa ratap akal budi rakyat itu harus diadukan?

Tentunya kepada para petinggi di tiga pilar kekuasaan. Tapi bagaimana jika di tempat-tempat mengadu itu sendiri penuh dengan masalah? (68)

L Murbandono Hs

Peminat dan pengamat peradaban, tinggal di Ambarawa, Kabupaten Semarang

Sumber: SUARA MERDEKA, 18 November 2008

Categories: L Murbandono Hs
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: