Home > L Murbandono Hs > Perkawinan Yang Merdeka

Perkawinan Yang Merdeka

Oleh L Murbandono Hs

Njebluknya WTC dan berbagai aksi kekerasan semisal aksi bunuh diri berjibaku membela “sesuatu” telah membuktikan bahwa dominasi unsur irasionalitas agama bisa membuat politik berdarah-darah. Di Indonesia, jika unsur irasionalitas agama kumpul kebo dengan politik yang runyam, salah satu anaknya adalah pembikin repot perkawinan. Ini terwujud dalam produk-produk hukum positif warisan Orde Baru yang sampai detik ini agaknya masih berlaku.

Empat Perkara

Dalam konteks hukum positif tersebut, sepasang manusia hetero Indonesia yang tidak punya agama “resmi” akan kalang kabut saat mau meresmikan hal cinta mereka dalam kelembagaan “peradaban”. Kita tahu, pelembagaan urusan cinta yang sedang berkobar, disebut perkawinan. Jika cinta sedang amburadul dan mau dilembagakan juga, namanya perceraian.

Hal di atas membuat kepala pusing karena, minimal, empat perkara.

Pertama, soal agama resmi. Agama itu diresmikan atau tidak, bagi pemeluknya,  tetap saja membawa nilai yang “sulit” digeser begitu saja. Agama adalah ihwal HAM, keyakinan pribadi yang tidak bisa dihapus meski distempel “tidak resmi” oleh kekuasaan model apa pun. Mereka tidak bisa digiring untuk pindahan, supaya bisa menjadi “resmi”.

Kedua, jika sepasang pencinta tidak beragama “resmi” semisal berpaham hidup agama tradisi dan atau aliran kepercayaan, atau tidak beragama karena ateis, lalu bagaimana? Apa mereka harus “berzinah” selama hidup? Padahal, sifat dasar dan hakikat perkawinan itu “lebih individual” katimbang sosial. Yaitu, sepasang individu saling mencintai dan mau bersatu, berpadu secara sadar tanpa paksaan dari unsur luar. Jadi, individu di tempat pertama, dan yang lain-lain, unsur-unsur sosial semacam hukum, agama, adat, tradisi, dan apa pun, nomer yang kesekian.

Ketiga, dalam mengatur dan “mengurus” perkawinan, terbukti sistem warisan Orde Baru keliru. Secara peradaban melecehkan pluriformitas. Secara politis memberlakukan hukum yang mencampur-adukkan urusan agama dengan negara yang tidak pas bagi sistem sipil demokratis yang bhineka. Artinya, memaksakan pemberlakuan legalitas nggak bener.

Keempat, tugas berat bagi peradaban reformasi RI ialah membenahi legalitas nggak bener tersebut di dalam hukum positif undang-undang negara. Sebab legalitas hukum positif warisan Orde Baru tersebut hanya bertumpu formalitas yang mengabaikan keniscayaan pluriformitas. Ia tidak mencipta keteraturan sosial, tapi justru kesimpang-siuran, ialah merecoki kebahagiaan individu saat mengurus pelembagaan perkawinannya.

Akar Masalah

Dalam keruwetan “pengabsahan” yang disebut perkawinan, biang keladinya bukan pasangan nikah, tetapi pihak luar, antara lain birokrat agama dan birokrat negara. Birokrat negara, ironisnya, justru sedang menjalankan tugas, yaitu memberlakukan UU. (Biang keladi lain birokrat agama tidak dikupas di sini.) Perkara jadi makin kucel gara-gara UU sendiri kurang adaptif terhadap perkembangan zaman. Problem dalam legalitas alias formalitas warisan Orde Baru itu memberi bukti kegagalan UU-peraturan dalam menata perkawinan. Legalisme ternyata gagal melayani kebutuhan dan tak mampu menangani problematika warga negara.

Dalam spektrum yang lebih luas, itu berarti ketidakmampuan negara membahagiakan warga. UU-peraturan itu dalam praktek telah terjebak dalam formalisme, sehingga tujuannya tidak tercapai. Tujuan undang-undang yang semestinya demi tata atau order sosial itu justru membuat repot warga, memproduksi kebingungan sosial dan ketidakbahagiaan personal.

Kebutuhan warga negara sepasang pencinta sebenarnya sederhana. Mau kawin alias nikah. Apa sulitnya? Secara moral prinsip kebahagiaan personal, sejauh menyangkut pasangan nikah berdasar saling cinta dan kehendak bebas, bahkan tanpa tambahan apapun dari unsur luar, itu sudah absah dan “tercipta” dengan sendirinya. Tapi, ini ekstrim, dan agaknya “mustahil”. Sebab manusia itu tak hanya personal melainkan juga sosial. Sekalipun demikian, unsur sosial itu harus muncul berimbang, korelatif, sehingga tidak menindas unsur personal. Dalam bingkai ini, maka hakikat perkawinan adalah proklamasi pengukuhan relasi cinta dua lawan jenis, misalnya A dan B, kepada masyarakat.

Jadi, yang paling berwenang mengabsahkan perkawinan adalah A dan B sendiri. Mereka paling tahu-menahu mengenai “urusan” mereka hingga merasa perlu melembagakannya. Dengan kata lain, pengabsah perkawinan bukan pihak luar, tapi mereka sendiri. Dengan demikian istilah “mengawinkan” atau “menikahkan” itu sebetulnya juga tidak tepat. Sebab, perkawinan itu bebas hirarki. Istilah itu lahir akibat penilaian kelewat tinggi terhadap hirarki kelembagaan dan segala faktor luar, yang pada hakikatnya sekadar nilai tambah “hiburan” dalam substansi perkawinan.

Jelasnya, “pencipta” perkawinan itu sang pasangan nikah dan bukannya birokrat dari sirkuit apapun. Dalam perkawinan, pasangan nikah saling menikahkan diri dan karenanya sakral bagi yang bersangkutan. Perkawinan jadi lebih sakral sebab “diproklamasikan” dan dihadiri pihak luar (wali, saksi, orang tua, birokrat religi dan birokrat negara, dan hadirin lain). Fungsi pihak luar itu terbatas sebagai saksi, pemberi restu dan supporters yang tak ada sangkut pautnya dengan keabsahan substansial perkawinan. (Catatan – apakah karena faktor ini, sehingga dalam Gereja Katolik Roma pasca Vatikan II terdengar istilah “saling menerimakan sakramen perkawinan”, yang dulunya adalah “menerima sakramen perkawinan”. Jika dulu imam/pastor “mengawinkan”, sekarang imam/pastor cuma jadi saksi sepasang pencinta “saling mengawinkan diri”. Tentang ini, penulis nggak tahu persis!)

Jadi – terpenting – seluruh kesimpangsiuran dalam formalisme dan legalisme itu sebenarnya terbatas dalam bingkai nilai tambah “hiburan”. Secara sosial, nilai tambah memang berharga, tapi ia tetap bukan ihwal substansial sekalipun bermodal hal-hal angker dan berwibawa seperti UU, peraturan, nilai adat, ayat-ayat Kitab Suci dan entah apa lagi. Amat mengherankan bahwa ihwal tambahan itu telah begitu banyak menyita enersi dan pikiran kita, dan toh masih belum produktif, ialah jadi kesimpangsiuran sosial dan kebingungan individual. Itu semua, biangnya adalah tirani dogmatisme dan legalisme. Dari mana genesis kepatuhan terhadap tirani tersebut?

Pemerdekaan Sikap Pikir

Akar kepatuhan pada formalisme dan seluruh ikutannya di atas adalah budaya piker yang masih terkungkung mitos-mitos purba. Itulah budaya yang grogi memerdekakandiri dari perbudakan ciptaan sendiri. Memang, sebagai makhluk sosial, manusia harus masuk dalam wacana legalitas. Tapi jika legalitas itu buta dan jadi tirani legalisme hingga mekanisme proses kebahagiaan individual terancam, harus digugat, sebab mengganggu akal sehat.

Secara filosofis, kesimpangsiuran dalam proses pengabsahan perkawinan di dalam rangka legalisme adalah “sedang berlangsung mitos sakral satu-arah menindas realitas multi-arah”. Legalitas dan atau formalitas memang berharga, tapi jika tidak disikapi secara benar, bisa mengaburkan substansi perkawinan itu sendiri. Di banyak literatur tercatat: dari rimba fenomena perkawinan, formalisme itu paling miskin secara moral. Para pemikir perkawinan yang serius bahkan menganggap formalisme “bisa diabaikan” jika merecoki hal yang substansial.

Dengan demikian hakikat perkawinan harus dipahami secara komprehensif.

Formalitas hukum dalam perkawinan itu bukan segalanya. Ia cuma pelengkap bagi hakikat perkawinan. Formalitas UU-peraturan adalah ihwal-perkara obyektif sosial-hukum yang nilai dan ukurannya tergantung praktik politik temporal. Ia bersifat lugas, horizontal, material, empirik-fenomenal, eksternal dan harus rasional. Itulah sebabnya ia sepenuhnya menjadi hak dan kewajiban negara. Hakikat perkawinan justru sebaliknya. Ia bersifat lentur, vertikal, spiritual, metafisik, internal dan emosional sebab memuat ihwal subyektif martabat dan hak-kewajiban individu yang multi nilai, relatif dan mengatasi ruang-waktu, maka sepenuhnya jadi hak dan kewajiban individu.

Manusia, Agama, Hukum

Ukuran dan nilai perkawinan adalah “perkara abadi” sejak era sebelum sejarah tertulis. Sejarah perkawinan (baca: seksualitas sosial) lebih tua daripada sejarah agama apa pun, yang pada waktu dan zamannya, adalah sejarah manakala pikiran, perbuatan, perasaan termasuk perkawinan sebagai bagian seksualitas, diatur dengan pedang berdasarkan dugaan, dogma dan prakonsepsi para penguasa agama.

Tetapi spirit semacam itu rupanya masih laku menjadi sikap pikir, yang antara lain mewujud dalam hukum positif negara, entah apa pun nomor dan tahunnya dan entah bagaimana pun perumusannya, yang ternyata toh tetap tak mampu membantu problem kemajemukan warga. Ia cuma menjadi “bantuan” semu yang hakikatnya adalah pemaksaan atas nama order sosial yang melecehkan martabat individu.

Terbatas dalam konteks itulah, RI kita menziarahi nilai perkawinan. Budaya kita gagap menampilkan hakikat perkawinan yang sesungguhnya. Ia macet berputar-putar di sekitar kontroversi artifisial melayani formalisme. Kemacetan itu makin memprihatinkan saat kita berani maju selangkah mempersoalkan korelasi wewenang negara dan agama, sebagai sebuah negara hukum. Kasus-kasus dalam “peresmian” sepasang pencinta yang kerepotan karena tidak beragama “resmi”, menunjuk diskriminasi hukum, saat kebijakan negara berani melahirkan terminologi agama “resmi yang diakui” – yang pada gilirannya menimbulkan kesimpangsiuran tentang keabsahan perkawinan.

Singkatnya, korelasi raksasa antara keabsahan, perkawinan, agama dan negara itu hanya terpecahkan dengan tekad politis yang konsekuen sebagai negara hukum. Yaitu, sungguh-sungguh memisahkan wewenang negara dengan wewenang agama. Niat baik ingin menciptakan keabsahan integral dari sudut negara dan agama sekaligus dan pada waktu yang bersamaan, memang ideal. Tapi banyak kasus menunjukkan ia cuma utopia, saat dihadapkan pada kasus-kasus pasangan berbeda agama dan atau pasangan dari agama “tidak diakui”.

Jadi, penanggungjawab atas kesimpangsiuran pengabsahan perkawinan adalah sikap pikir “purba yang tidak masuk akal” yang melatarbelakangi kelahiran perangkat, alat, hukum dll yang tidak pas. Dalam hal hukum positif misalnya, maka UU yang pas bagi negara hukum, mestinya berdasar pada sikap rasional manusiawi yang meletakkan manusia di tempat pertama, apa pun agama dan keyakinannya. Sebab yang mau kawin itu manusia, bukan agama.

Memberi Daya Hidup

Jadi, terkurung jerat budaya yang gagu menggugat formalisme, bisa bikin rancu persepsi khalayak mengenai hakikat perkawinan. Jerat itu membuat perkawinan jadi wacana alot, berat dan penuh rambu. Padahal, perkawinan adalah rahmat dan martabat individu yang positif, membahagiakan dan memberi daya hidup.

Itulah pekerjaan rumah raksasa bagi RI Reformatoris dalam mencetak individu-individu masa depan yang manusiawi menyikapi perkawinan. Lebih khusus, PR raksasa itu akan jadi tantangan dunia pendidikan dan hukum untuk memproduksi garis-garis kebijakan yang pas untuk abad ke-21 ini.

L Murbandono Hs

Rakyat Biasa Warganegara RI

Tinggal di Hilversum, Nederland

Categories: L Murbandono Hs
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: