Home > L Murbandono Hs > Reformasi Membela kaum Susah

Reformasi Membela kaum Susah

Oleh: L Murbandono Hs

INTI reformasi adalah membela kaum susah ialah rakyat banyak. Gunjang-ganjing “prihatin dan membela” Akbar Tanjung, Jaksa Agung, Menteri Agama dan deret panjang elite bermasalah yang sejatinya cuma keniscayaan buah-buah kebiadaban Orde Baru itu, samasekali tidak membantu reformasi, bahkan menjegal, menyandera dan menjajah reformasi. Dan itulah kenyataan kita sekarang, yaitu, reformasi yang bernasib sial.

Kesialan reformasi itu disebabkan karena hakikat, makna dan maksud reformasi telah dimanipulasi berbagai kubu jahat, sehingga ia diasingkan dari dua saudara kembarnya ialah revolusi dan restrukturisasi. Sebab reformasi, revolusi dan restrukturisasi itu tritunggal. Reformasi yang sejati harus memuat revolusi dan restrukturisasi sekaligus.

Revolusi dan Restrukturisasi

Diketahui meluas, revolusi cuma bisa dilakukan manusia. Mengingat manusia itu ada yang jelek dan ada yang baik, maka ada dua macam revolusi juga, ialah revolusi menurut orang-orang jelek dan revolusi menurut orang-orang baik. Revolusi yang jelek ya cuma di sekitar bunuh-bunuhan dan perang fisik, revolusi keblinger yang biadab, berlumuran darah, cuma ekses kedunguan budaya yang masih primitf. Dalam taraf budaya semacam ini, perbedaaan kepentingan berarti permusuhan. Konflik tak bisa diurus secara beradab tetapi terpuruk dalam aneka praktek kekerasan.

Akan halnya revolusi yang baik, makna dan hakikatnya amat sederhana, ialah  membuang segala yang keliru untuk diganti dengan yang benar secara cepat. Cara cepat itu amat penting. Jika KKN itu diakui sebagai biadab, maka harus dibasmi menyeluruh seketika , jangan pilih-pilih atau main tunda dan main sabun, tapi tangkap semua pelaku KKN tanpa pandang bulu sekarang juga. Jika sentralisme-fasisme-militerisme itu mendistorsi peradaban, harus distop sekarang juga. Jika hakikat tentara alat bela negara, ya silakan lakukan hal itu secara konsekuen, artinya, semua pos sipil yang diduduki tentara itu dikembalikan ke sipil – sekarang juga! Secara moral, tidak dikenal proses bertahap dalam mengoreksi barang salah. Barang salah yang harus dikoreksi dan direformasi itu, pelaksanaannya tak mungkin dicicil, tapi harus langsung seketika (revolusi) dan menyeluruh (struktural). Proses itu cuma menyangkut cara dan teknik menemukan objek dan target reformasi, tapi hakikat reformasi sendiri justru anti dan bahkan melawan proses!

Jadi, kegagalan reformasi kita karena terlalu “lembut” dilakukan tambal sulam, parsial, dan terpenggal-penggal. Padahal reformasi harus dilakukan sekali  gebrak sehingga tidak memberi kesempatan para bandit berkonsolidasi dan atau ramai-ramai mandi di telaga penyucian.

Meski kegagalan reformasi kita ini praktis terjadi di seluruh sektor kehidupan, tapi mengingat saat ini banyak orang pusing dalam urusan duit dan rezeki, maka catatan kecil ini terbatas dalam urusan ekonomi. Bagi semua pihak terkait pemutar roda ekonomi semisal para perancang, pengatur dan aktor-aktris ekonomi, hal ini sejatinya bukan baru dan bahkan amat dipahami. Jika selama ini tidak disosialisasikan dan atau digembar-gemborkan, ya kemungkinan lantaran ada agenda planet entah mana, atau semua pihak terkait lagi bingung diteror setan.

Memihak Wong Cilik

Mengingat ekonomi yang direformasi adalah ekonomi model sisa-sisa ajaran diktator yang cuma menguntungkan famili diktator dan kroninya, para konglomerat gadungan, para saudagar luar negeri, raja-raja, pangeran, para sultan, jendral, tuan tanah, raja h utan, cukong, trilyuner, para jagoan, aneka jenis orang gedean, dan lembaga-lembaga tukang putar duit semisal Bank Dunia dan IMF, maka reformasi ekonomi yang revolusioner dan restruktural bermuara pada pembelaan, pemihakan dan pendampingan bagi wong cilik. Begitu reformasi ini digulirkan, akan segera menghadapi dua tantangan berat.

Pertama, menghadapi globalisasi yang ruwet, sebab arti globalisasi bisa apa saja tergantung siapa ngomong. Tapi apa pun omongan orang, globalisasi harus dihadapi dengan tegas dan lugas. Tiap bangsa punya hak mengutamakan kepentingan nasionalnya dala m menghadapi tuntutan sistem ekonomi global. Sebab di samping ruwet, ekonomi global juga otomatis memuat turbo capitalism yang tidak menjamin keadilan global. Artinya terjadi manipulasi yang harus diwaspadai secara jeli. Tentang ini, rumus dan buku-buku teksnya bisa dicari di perpustakaan-perpustakaan.

Maka menghadapi globalisasi ekonomi, Indonesia jangan minder lalu antisipatif dan reaktif doang, tapi juga harus ikut mendesain bentuk dan arah globalisasi. Perdagangan bebas diterima tapi dengan syarat-syarat yang kita tuntut. Kita tak sudi menjadi “ekonomi budak” sehingga kerja keras Indonesia cuma menjadi kegiatan menyetor nilai-tambah ekonomi ke luar negeri.

Kedua, menghadapi sistem ekonomi RI sendiri, sebagai bagian perbudakan ekonomi global, yang juga ruwet. Indikasi keruwetan itu tampak dalam dualisme hukum kita yang masih berkelanjutan dan benar-benar berkarat, hingga tidak sedikit dari kita yang terkecoh kepada gebyar-gebyar ekonomi konglomerat yang fiktif dan semu. Dalam konteks ini, maka logis belaka jika sikap kita terhadap Bank Dunia dan IMF masih seperti menghadapi malaekat. Bagaimana kalau mereka jebulnya bukan malaekat?

Kebukanan malaekat tersebut baru mungkin tersingkap apabila kita betul-betul mengambil opsi reformasi-revolusi-restrukturisasi dalam menghadapi kiprah ekonomi global, regional dan nasional. Cuma opsi inilah yang akan mengantar Indonesia ke gerbang demokra si ekonomi. Reformasi berarti koreksi segala yang keliru. Revolusi berarti seketika dan keserentakan. Dan restrukturisasi berarti soal bagaimana mengatasi ketimpangan struktural perekonomian kita.

Restrukturisasi tersebut menyangkut banyak bidang. Tapi yang paling mencolok harus segera direformasi minimal ada tujuh bidang. Yaitu, restrukturisasi pemilikan dan penguasaan aset ekonomi (siapa tahu bisa mengilhami ihwal perkara pembatasan pemilikan pr ibadi), alokasi dana pembangunan, spasial (agar terjadi pemerataan dan keseimbangan pembangunan, sektoral, perpajakan, strategis (agar kemandiriaan ekonomi makin kokoh), dan restrukturisasi pola-pikir dan reorientasi.

Restrukturisasi semua bidang ini secara keseluruhan harus dibarengi dengan restrukturisasi sosial-budaya dan restrukturisasi demokratisasi pendidikan (yang otomatis juga berarti restrukturisasi demokratisasi politik).

Demokratisasi Hukum

Seluruh gerak reformasi-restrukturisasi-demokratisasi ekonomi nasional akan mustahil tanpa ditopang kiprah hukum yang berdaya. Keberdayaan hokum ini harus merambah skala nasional dan global yang muaranya ialah melindungi kepentingan nasional, kepentingan umum dan martabat bangsa.

Demi keterwujudan hal di atas, semua orang jujur yang berkecimpung dalam hukum akan segera melihat bahwa agenda ekonomi nasional harus melakukan banyak reformasi undang-undang ekonomi, minimal 12 butir reformasi dan atau penyusunan hukum. Harus reformasi , jika hukum itu sudah ada tapi tak berdaya. Harus disusun, jika kita belum punya hukum dimaksud. 12 butir itu adalah: (1) pasal 33 UUD 1945 yang harus diterjemahkan konkret sesuai zaman, (2) uu ketenaga-kerjaan, (3) uu penanaman modal asing, (4) uu kepa ilitan, (5) uu perbankan dan bank sentral, (6) uu ke-BUMN-an, (7) uu antimonopoli, (8) uu usaha kecil dan koperasi, (9) uu hak patent dan copy-rights serta intellectual property rights, (10) uu antikolusi dan uu pelaksanaan anti-korupsi, (11) uu pertanahan dan (12) uu perlindungan konsumen.

Semua butir di atas penting. Tapi mengingat zaman sekarang ini orang lagi sebel-sebelnya menghadapi KKN, maka butir 10 uu antikolusi dan uu pelaksanaan antikorupsi adalah butir yang paling krusial. Mayoritas orang Indonesia amat mendambakan kiprah uu tersebut. Akal sehat warga sepakat (sudah lama, puluhan tahun) bahwa biang keambur-adulan Indonesia adalah kolusi dan korupsi yang melahirkan 1001 “dosa” yang lain. Mengingat kolusi dan korupsi ini erat hubungannya dengan nepotisme, maka harus ada pula undang-undang antinepotisme yang disusun sebagai bagian dari undang-undang antikolusi dan korupsi ataupun secara terpisah.

Pada hemat saya, butir 10 ini harus lebih radikal dalam arti harus ada uu antinepotisme, whatever cost! Sebab nepotisme ini orangtua kandung-langsung “cardinal sins” (tamak, angkuh, marah, iri, bohong, ngawur, licik, nista, angkara, gombal, super-minder sekaligus, dan semua kata umpatan jelek yang lain) yang bisa melumpuhkan semua daya akal sehat.

Ia seolah-olah tak bisa dilawan (jadi sebetulnya bisa). Keseolah-olahan itu lahir sebagai bagian karakter yang nyanthel dalam nepotisme, ialah selalu merekayasa segala cara untuk menang. Singkatnya, nepotisme itu sontoloyo!

Maka, lenyapkan nepotisme itu dari bumi Indonesia untuk selamanya. Tentu, proses melahirkan uu macam itu butuh fondasi yang bertanggungjawab bagi kemanusiaan dan kehidupan. Tapi fondasi macam ini, jika memang ada “niyat ingsun” pasti akan bisa dipenuhi. S aya yakin masih banyak akademisi RI dari berbagai disiplin ilmu, yang berpikiran lurus dan tanpa pamrih, siap menyumbangkan pikirannya secara gratis, untuk tujuan mulia demi Tanah Air yang lagi susah. Memang, pencarian fondasi itu akan dijegal banyak ken dala. Kubu status quo atau yang merasa dirugikan, akan berkilah dengan segala cara termasuk mengerahkan 1001 rumus horizontal-duniawi dan resep vertikal-surgawi. Tapi masak sih, selama hidup Indonesia cuma member tempat bagi kejahatan hingga selalu menan g di atas angin?

Pertobatan Para Durna

Seluruh uraian soal antinepotisme di atas adalah prototipe soal yang berlaku mutatis-mutandis untuk semua butir restrukturisasi. Muara segala perkara adalah, sebenarnya selama ini kita secara ekonomis terpuruk dalam pertempuran gelap lawan terang, pertempuran iblis lawan budiluhur. Kita seperti terpuruk dalam lingkaran yang amat ruwet. Jadi, cuma soal memilih.

Tapi sang “cuma” tersebut macet karena 1001 kendala semisal masih memberi tempat berhala-berhala bikinan, semisal berhala konglomerasi semu. Kejelasan pilihan kian menjadi kucel, antara lain juga karena kiprah sistem mafia ekonomi neofeodalis neokapital is korporatisme konglomerasi semu – gampangnya durna-durna ekonomi Nusantara – yang tetap ngeyel mengutamakan kepentingan perorangan kaum kapitalis gadungan, dan menutup hati akal budi dan atau memanipulasi azas ekonomi makro Indonesia yang mengutamakan kepentingan masyarakat luas, khususnya wong cilik.

Alhasil, soal pokok reformasi-revolusi-restrukturisasi ekonomi Indonesia adalah perkara menobatkan para durna ekonomi Nusantara, para pengikut, dan sekutunya. Mungkinkah mereka bertobat? Agaknya tidak mau!

Maka, mereka harus dipaksa bertobat! Adakah caranya? Ada! Banyak! Bagaimana caranya? Gampang! Yaitu, semua penegak hukum sudah tidak doyan duit haram!

L Murbandono Hs

Rakyat Biasa Warganegara RI

Hilversum, Nederland

Categories: L Murbandono Hs
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: