Home > L Murbandono Hs > Tiga Problem Kelas Berat

Tiga Problem Kelas Berat

Oleh: L Murbandono Hs

Lemas dan lunglailah sudah seluruh jiwa raga mereka yang tidak setuju hukuman mati manakala merasakan dan menelan persetujuan Presiden Megawati hari-hari ini dalam hal pelaksanaan segera eksekusi hukuman mati.

Harus diakui, sampai detik ini pro dan kontra terhadap hukuman mati itu belum selesai, sebagai bagian tiga problem kelas berat dalam konteks jagat Tuhan di bumi manusia. Dua problem kelas berat yang lain adalah homoseksualitas dan relasi agama-negara. Disebut kelas berat, sebab perkaranya amat peka.

Kontroversial

Lepas dari Tanah Air masih dihadang deret panjang masalah krusial krisis multidimensional yang belum terselesaikan, tiga problem kelas berat itu tetap perlu klarifikasi lebih jauh.

Memang, sampai detik ini mereka kontroversial. Masih macet terhenti menjadi pro dan kontra, sebagai bagian kontroversi “abadi” banyak diskursus lain di bumi nyata. Usia kontroversi itu beragam. Bertahun-tahun, puluhan tahun, atau bahkan berabad-abad. Yang paling tenar mendunia misalnya euthanasia, abortus, kumpul kebo, pornografi, pelacuran, moralitas senjata, kloning manusia, relasi “krusial” tiga saudara (Yahudi-Kristen-Islam), dan seterusnya.

Dalam konteks introduksi di atas, kita terbatas cuma menyimak pro dan kontra tiga problem kelas berat tersebut. Terdapat orang dan atau kubu tertentu, yang setuju hukuman mati, menganggap kaum homoseksual dilaknat Tuhan, dan negara tak boleh dipisahkan dari agama. Salah satu dasar argumentasinya adalah ajaran/hokum agama, antara lain dari ayat-ayat mulia Kitab Suci.

Di pihak lain, ada pihak atau kubu yang tidak setuju terhadap pandangan di atas. Penulis termasuk di dalamnya! Tanpa mengurangi rasa hormat kepada isi dan nilai ayat-ayat mulia tersebut, sebab menambah pengetahuan, tetap tak bisa dihindari, terjadi perbedaan titik tolak di antara dua kubu itu.

Pihak pertama lebih fokus pada perkara sakral, kontemplatif dan metafisik yang lebih bertumpu pada relasi-relasi abstrak vertikal, yang melibatkan alam surgawi yang jika dibicarakan ujungnya macet terbentur pada “pokoknya you percaya atau tidak” sehingga membutuhkan “akal” dari alam gaib. Sedang pihak kedua lebih fokus pada perkara fenomenologis, empiris dan profan yang lebih bertumpu pada relasi-relasi konkret horizontal di bumi nyata yang relatif bisa dijangkau akal biasa, yang tidak membutuhkan “akal” dari alam gaib.

Dan, krusial. Kapankah dua kubu itu bisa “nyambung”? Kenyataan, pro-kontra itu masih eksis di mana-mana. Barangkali mereka masih perlu kajian lebih luas-mendalam-komprehensif dengan 1001 analisis semua ilmu, faham hidup, semua sektor peradaban, dan lautan fakta empiris realitas konkret keseharian.

Analisis Lewat Agama

Salah satu alat analisis terhadap tiga problem tersebut adalah agama. Tetapi,  terdapat puluhan atau mungkin ratusan agama. Kajian dalam satu agama, bisa melahirkan berbagai konklusi. Apalagi dari banyak agama. Acuan agama A mengikat untuk penganut agama A. Tapi jika acuan agama A “ditawar-ikatkan” untuk pemeluk agama B, tidak pas. Di sini terjadi problem kepekaan/kedewasaan menghidupi pluriformitas, yang jadi keniscayaan kehidupan. Pluriformitas itu kian kompleks. Sudut pandang di luar agama juga banyak. Ribuan!

(Keberadaan ratusan agama itu perlu diinformasikan ke publik secara kontinu. “Pendidikan” Orde Baru telah membodohi Warga RI terbiasa menerima cuma ada beberapa gelintir agama. Ini tidak benar. Menghina akalbudi ke titik nadir!)

Karena itu, pendekatan cuma dari sudut satu agama lewat dogma dan atau ayat-ayat yang kudus, cuma debu dalam semesta pendekatan akalbudi manusia di dunia konkret. Semua agama (minimal berdasar kemampuan saya memahami agama) tidak melarang umatnya menggunakan dan mengembangkan akalbudinya secara optimal. Iman tidak identik “pokoknya you percaya atau tidak”.

Dalam konteks itu, maka seluruh ayat kudus dan atau hukum Tuhan yang isinya eksplisit bersifat memvonis dan atau memerintahkan (semisal dalam tiga problem “kelas berat” kita), perlu dikaji sumber asli, fakta empirik-historis sospolekbudhankamnya, kondisi psikologis “arsiteknya”, yang melatar-belakangi kelahirannya. Ini bukan cuma soal tafsir Kitab Suci, tapi kewajiban akal dan keharusan moral semua sektor kajian teologis.

Saat kajian itu membuahkan hukum manusia, ia tetap bisa di jalan “manusia itu lemah dan meniscayakan pimpinan Tuhan”, tanpa melawan Hukum dan KasihNya. Memvonis hukum manusia tertentu sebagai taat atau melawan Hukum dan KasihNya, krusial. Sebab parameternya bhineka, banyak, kompleks!

Jadi, keberlengkapan total(comprehensiveness) adalah syarat mutlak saat menganalisis dan atau mendiskusikan kontroversi. Tanpa itu, kita bisa jatuh dalam dua kubu ekstrim.

Kubu pertama jatuh dalam rasionalisme dangkal (terlalu membanggakan rasio). Kubu kedua jatuh dalam spiritualisme sempit dogmatis yang legalistik (agamaku satu-satunya penyelamatan, pusatkan perhatian cuma pada agamaku, sebab semua agama di luar agamaku adalah sesat dan perlu diluruskan).

Dua akibat ekstrem itu sama-sama buruknya!

Lalu?

Ya, tidak apa-apa. Sebab seluruh uraian di atas cuma soal metode menemukan kesimpulan. Kita belum sampai pada isinya. Karena itu, sebelum sampai kepada isi, metode perlu diselesaikan, agar diskusi produktif, ialah terjadi dalam “bahasa” yang sama. Tapi yang menjadi soal, isi tiga problem kelas berat tersebut amat kompleks. Sejatinya mustahil dideskripsikan tuntas dalam keterbatasan sebuah catatan kecil semacam ini. Mereka butuh ruang ekspresi media lebih luas. Mungkin sekian kali seminar, konperensi, atau segudang disertasi.

Argumen Singkat

Dalam keterbatasan itu, berikut ini adalah argumen singkat mengapa orang anti hukuman mati, menganggap homoseksualitas bukan masalah, dan mendukung pemisahan agama dan negara.

Pertama, tidak setuju hukuman mati. Sebab, lepas dari akibat dahsyat yang mengerikan dari seorang penjahat kaliber paling top misalnya (koruptor kakap, diktator pembantai, gembong pemberontak, saudagar durgs dll), tetapi begitu ia sudah menjadi pesakitan, pengadilan negara wajib melindungi bagian HAM-nya, yaitu hak hidup. Untuk itulah sebuah negara eksis.

Hukuman mati juga melawan prinsip cintakasih yang manusiawi dan mempertuhankan kekuasaan manusia (konon, cuma Tuhan yang berhak mencabut nyawa). Ia produk UU negara dengan sikap jumud, dan miskin serta malas secara edukatif, misalnya beberapa negara bagian AS di selatan, negara kita (perlu dikoreksi!), semua negara fasis, komunis, dan semua negara teokrasi.

Sikap jumud adalah faham hidup berdasar norma purba, umumnya agama, yang coba dimasyarakatkan letterlijk persis zaman saat agama itu “lahir”. Ia tak mampu bergaul dengan situasi konkret zaman terkini yang kian kompleks akibat dialektika kemajuan dan keterbatasannya sendiri, yang amat berbeda dengan zaman ketika agama dan semua ikutannya “lahir”. Itulah era purba saat publik rata-rata cuma bisa jadi kambing congek di hadapan kotbah para elite segala bidang, termasuk agama.

Miskin dan malas secara edukatif adalah sikap sirkuit hukum yang sudah frustrasi menghadapi sang terpidana yang “tak termaafkan”. Pesimistik dan tak percaya orang bisa berubah menjadi baik dengan pendidikan yang baik. Melecehkan pemanusiaan dan kemanusiaan. Mendegradasi hakikat-makna-maksud hukum sejati, yang bukan menghukum, tapi mendidik. Memang ini krusial! Sebab, pendidikan (pemanusiaan manusia agar memanusia), mahal tak ternilai. Hukuman mati adalah salah satu wujud pragmatisme hukum yang tidak mampu membayar harga pendidikan.

Alhasil, dalam konteks kita, sebab Indonesia ternyata malah menganut sistem yang memberlakukan hukuman mati, semua warganegara Indonesia yang tidak setuju hukuman mati harus berjuang keras. Lewat perjuangan di forum yang ujungnya mengacu ke legislatif, sehingga suatu saat nanti, Indonesia merdeka dari pasal-pasal dan ayat-ayat hukum positif yang amat purba tersebut. (Banyak Negara yang relatif “hebat-hebat” tidak memberlakukan hukuman mati.)

Kedua, pro pemisahan agama dengan negara, artinya tidak setuju negara teokrasi. Dalil agama yang menyebutkan agama dan negara tidak bisa dipisahkan, berarti pro negara model teokrasi.

Jadi, soal pilihan! Persis kayak milih bojo! Mau pilih yang mana?

Lalu mengapa memilih sistem negara yang memisahkan agama dan negara? Sebab, negara itu horizontal dan agama itu vertikal. Negara adalah urusan daulat manusia. Agama adalah urusan daulat Tuhan. Prinsip itu diyakini terbaik, sebab primer ditarik berdasarkan sistem kenegaraan dan politik yang horizontal. Ini bukan berarti teologi atau iman 100 persen ditolak, tetap berfungsi, namun “sekadar” sebagai penguat.

Negara teokrasi juga melecehkan pluriformitas. Tak ada negara teokrasi yang berdasar pada banyak agama. Ia selalu berdasar pada cuma satu agama. Padahal – sekali lagi – terdapat ratusan agama. Jadi, negara teokrasi, yang tidak memisahkan hukum (kekuasaan) agama dari kekuasaan negara, “memuat konflik” internal. Atau paling tidak, menurut faham pluriformitas yang excellent, Negara teokrasi telah menobatkan salah satu agama tertentu (apa pun) mengungguli agama-agama yang lain. Dan agaknya tak ada satu agama pun yang rela eksis tergantung dari belas kasihan (bahkan jika negara teokrasi terkait memang berjalan sempurna).

Ketiga, tidak ada masalah dengan homoseksualitas! Sebab homoseksual itu normal, tidak menyimpang. Mereka cuma berbeda, karena gendernya (manusia bukan Cuma terdiri atas dua jenis seks, tapi banyak, minimal tujuh). Itu membuat mereka “lain”. Mereka berhak hidup secara fitrah mereka. Mereka tidak dilaknat Tuhan. Mereka, sebagaimana adanya, dikasihi Tuhan juga. Sebab Tuhan Mahatoleran. Toleransi pada kehomoseksualan dan perilakunya (asal tidak kriminil dan atau melawan kemanusiaan beradab), adalah manusiawi. “Menyelamatkan” mereka dengan superiorisme hetero yang purba, absolut, dogmatik, ekslusif dan legalistik, secara fisis-biologis-psikologis (cuma debu dari ribuan pendekatan lain), adalah kejam dan otoriter. Alias tidak manusiawi! Kaum homoseksual itu akan hidup tersiksa, sebab dipaksa “menyimpang”.

Bumi yang Nyata

Argumen di atas adalah “kredo” pribadi. Mungkin ada yang setuju atau menolak. Silakan. Semua saya hargai. Sebab berbeda pendapat tidak identik saling memusuhi atau menihilkan, sehingga perlu memaksakan “milik” sendiri sebagai resep absolute satu-satunya yang paling baik/benar. Itulah demokrasi. Ini bukan cuma berlaku dalam teori, tapi juga dalam praktek konkret hidup sehari-hari.

Terpenting, perbedaan pendapat itu keniscayaan hidup. Ia selalu ada di mana pun dan kapan pun. Itu wajar, tepat, alami. Membuat Semesta Tuhan di bumi konkret ini menjadi taman indah tempat sejuta bunga rukun tumbuh bersama.

Dan terpenting, jangan pernah lupa, yang nyata, yang sini dan sini (hic et nunc) yang serius, adalah bumi yang konkret itu. Yang serius inilah yang mestinya lebih diberi porsi untuk diseriusi. Ndak usah yang jauh-jauh ke surga dan jagat yang jauh! Itu bagus juga, sebagai nilai tambah!

L Murbandono Hs

Rakyat Biasa Warganegara RI

Hilversum, Nederland

Categories: L Murbandono Hs
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: