Home > L Murbandono Hs > TIONGHOA NUSANTARA

TIONGHOA NUSANTARA

Oleh: L Murbandono Hs

Selamat tahun baru Imlek

Bagi saudari dan saudaraku

Kaum Tionghoa Nusantara

Yang merayakannya!

Setelah lebih setengah abad Indonesia menjadi negara dan keIndonesiaan masih terus dikembangkan dan dijadikan, secara politis kita masih gagap menjawab “problem” ke-Tionghoa-an dan berbagai kontroversi ikutannya. Problem pribumi dan nonpribumi dan kontroversi istilah Tionghoa atau Cina adalah sebagian contohnya. Meski problem dan kontroversi ini belum terselesaikan, istilah Pribumi Keturunan Cina yang pernah dikenalkan oleh Anton Medan dan sikap Ariel Heryanto yang menyebut “nonpri” sebagai fiksi yang direkayasa menjadi fakta – dua hal itu dipublikasikan di harian Kompas beberapa tahun lalu – agaknya relevan untuk dijadikan sumber refleksi. Secara kultural antropologis kita semua warganegara Indonesia hanya punya satu kemungkinan, pribumi semua atau nonpribumi semua.

Jika nonpribumi memang fiksi, logisnya istilah itu secara kultural harus lenyap dari Nusantara. Lebih konyol, ada istilah warga keturunan untuk menunjuk Tionghoa Nusantara. Kita semua adalah warga keturunan nenek moyang yang multiras dan multidarah. Yang betul-betul murni 100 persen berdarah ini atau itu, relatif kecil sekali! Maka, istilah Pribumi Keturunan Cina itu sudah menandai arah yang tepat. Dengan itu, orang-orang Tionghoa masuk ke dalam dan bukan di luar keindonesiaan. Analog dengan Sumpah Pemuda, istilah itu sejatinya sinergi kebudayaan yang hebat, sebab mempercerah sistem berpikir. Dengan istilah itu mungkin secara bertahap bisa didobrak kebuntuan menyelaraskan sekat dan “konflik” pri-nonpri yang semu, yang cuma topeng menutup-nutupi kepentingan politis dan kepentingan apapun yang jahat.

Yang pasti benar, Tionghoa Nusantara tidak berbeda dengan warga Nusantara yang lain. Punya keunikannya yang tersendiri, sebagai keniscayaan kebhinekaan, toh satu dalam keindonesiaan. Ada yang simpatik atau menjengkelkan, ada yang kaya dan ada yang miskin. Di Singkawang dan sekitarnya, pada Juli 1997 saya bertemu banyak Tionghoa miskin. Jika problem “pri-nonpri” itu dikaji di tempat itu, jangan kaget! Seorang kawan Dayak yang saya jumpai menyebut “pri” itu warga Dayak dan Tionghoa, sementara pendatang lain seperti Jawa dan Madura adalah “non-pri”. Wah! Apakah kawan itu sedang bergurau?

Suka Mengelompok

Tapi, sering muncul keluhan, kaum Tionghoa itu suka mengelompok! Meski harus diakui itu memang ada dan bisa berdampak negatif, tetapi, apakah “suka mengelompok” itu jahat? Bukankah hal itu alamiah saja dan berlaku di mana saja di bumi? Secara psikologis wajar tiap individu cenderung “mengelompok” dengan himpunan orang yang ia rasakan “senasib” dan atau membahagiakan dirinya – itulah sebabnya, dijamin HAM universal.

Tentang “suka mengelompok” itu, berikut ini, pengalaman penulis. Mungkin ada gunanya diutarakan, untuk menjelaskan yang terjadi dalam kegiatan “suka mengelompok” itu. Sekitar 20 tahun tinggal di Belanda, salah satu pergaulan penulis yang agak “intens” tentu saja dengan orang-orang Indonesia sendiri, saling undang untuk berbagai keperluan, semisal berbagai keperluan hajatan dan selamatan. Belasan tahun saya tak pernah peduli etnisitas, sebab komunikasi terutama dalam bahasa Indonesia, bahasa-bahasa daerah di Tanah Air, dan atau Londo aksen masing-masing. Dalam gang itu, jika ada “kontes kebanggaan” maka yang terjadi adalah pamer daerah asal seperti kelezatan kripik Purwokerto, rendang Padang, empek-empek Palembang, soto Surabaya. Kalau kita nyanyi-nyanyi ya sekitar Putri Solo, Potong Padi, Kodok Ngorek, Jali-jali, Nyiur Melambai, Padamu Negeri, Maju Tak Gentar dll sejenis itu. Jadi, tak muncul “pamer kebanggaan” dari Shanghai, Kanton dan atau nama daerah di Tiongkok.

Mengharukan adalah saat hari-hari besar Nasional kita, utamanya 17 Agustus. Maka di Wisma Duta Wasenaar kita saksikan betapa cantik dan anggun para “amoi dan encim-encim” Nusantara dalam gang saya itu mengenakan busana “leluhur” ialah busana-busana adat dari berbagai kawasan Nusantara yang, apa boleh buat, jelas menunjukkan akarnya berupa “gado-gado kreatif” memadukan budaya Arab, Cina, India dan Eropa.

Jadi, saya memasuki alam “pengelompokan” itu secara alamiah, tanpa pikiran macam-macam. Tapi sejak ihwal-perkara SARA cukup gencar jadi berita, saya mulai merenungi “kelompok” pergaulan itu. Dan, saya jadi heran. Lho? Jebulnya kelompok pergaulan saya selama ini mayoritasnya adalah warga Tionghoa dan saya sebagai wong Jowo, sendirian. Bahwa saya tak sempat berpikir aneh-aneh, sebab kelompok itu, jika toh disebut “eksklusif”, semata-mata terjadi atas dasar keindonesiaan.

Pengalaman di atas memang cuma dalam hal “hura-hura” hajatan. Lalu dalam hal-hal “serius” macam apa muatan kepribumian Tionghoa RI itu tampak? Tentang ini, di Belanda terdapat banyak organisasi dan atau perkumpulan yang amat bhinneka – ada kelompok dari saudara-saudara Muslim, Budha, Kristen dll. Salah satunya bernama KKI (Keluarga Katolik Indonesia) ialah di Amsterdam, Den Haag, Delft, Rotterdam, Echt, Helmond, Utrecht, Amersfoort, Venlo, Almelo dan Nistelrode. Bahkan dari Antwerpen dan Brussel (Belgia) juga bergabung. Banyak dari aktifis kelompok itu orang-orang Tionghoa RI. Mengapa? Sebab urusan dan acuan KKI itu Indonesia, tidak mengurus Tiongkok.

Untuk melayani kelompok tersebut, bersama beberapa kawan, saya iseng bikin “majalah” ialah Majalah KKI. Ia sudah terbit sampai nomer 38, triwulanan, dan umurnya sudah lebih 10 tahun (sebab kadang-kadang terbit terlambat juga ). Tapi proses kelahirannya sampai dalam bentuknya yang sekarang, jauh lebih lama,  belasan tahun. Yang aktip dalam “majalah” ini cuma sekitar 4-6 gelintir, terdiri atas 4-5 orang “nonpri” dan yang “pri” cuma saya (sebagai “boss” dengan gaji nol euro). Dalam gang “majalah” selama belasan tahun itu saya kadang-kadang lupa kalau saya ini “minoritas Jawa di tengah mayoritas Tionghoa”. Mengapa saya jadi “khilaf” macam itu? Mungkin karena kita dipersatukan oleh dan demi keindonesiaan yang sama, dan tidak berurusan dengan Tiongkok. Tentu, pengalaman itu cuma tetes kecil dari samudra pengalaman jutaan manusia Indonesia. Tapi apakah tetes kecil itu kurang menunjuk tragedi cara pikir? Banyak dari kita masih berpikir Pribumi Keturunan Tionghoa sebagai “orang luar” saat mereka dalam hidup keseharian sudah berkubang dalam kerangka “kita”. Mengapa? Apakah kita bodoh atau rasialis? Apakah ada yang keliru dalam susunan nurani dan batin kita?

Politik Kebhinekaan

Di awal tulisan telah disebut nonpribumi itu tidak ada. Yang ada Tionghoa Nusantara, sebab nyatanya memang ada. Akan bagus kalau ada terus. Dengan demikian anak-anak “blasteran” yang lahir dari perkawinan campur akan makin “kaya”. Selain punya paman, pakdhe, bibi, mas, mbak dll, mereka juga punya engkoh, takcik, iie, sa-ie, ji-ie, dsbnya. Selain akrab dengan wayang dan ludruk, mereka juga bisa mengapresiasi wayang putohi. Bahwa kelak sejuta tahun lagi mereka sudah “tidak ada” misalnya, okelah, asal itu terjadi secara alamiah, manakala “kematangan Indonesia dalam menjadi” sudah purna, hingga Jawa atau Sunda atau Madura dll yang pada akarnya sejatinya orang-orang Yunan dllnya itu,  mungkin juga sudah “tidak ada”.

Yang masih krusial dalam hal Tionghoa Nusantara adalah menyangkut dunia konkret pragmatis politis, yang harus terus menerus diperjuangkan secara “lugas” sebagai suatu hak. Jika tidak, kita akan muter-muter dalam kegagapan budaya ialah bersekutu secara semu dengan mitos “tenggang-rasa” timur yang tidak produktif. Sebab, dunia hak adalah dunia hukum sebagai produk politik dan berada di luar dunia “tenggang rasa”.

Jadi, soal Tionghoa Nusantara adalah soal eksistensi suatu “kaum” atau apapun namanya yang berhak memperjuangkan hak-haknya sebagai bagian integral sebuah bangsa. Ini tak bisa lain kecuali dalam partisipasi politik, yang di era Orde Baru dibikin macet akibat manipulasi dan represi politik pembauran, yang gagal secara subtansial. “Keberhasilan” pembauran itu cuma kulit, semisal dalam ganti nama, cara bertegur sapa dll. Ia terbukti belum mampu membendung gejolak sosial yang bermuatan “diskriminasi rasial”. Juga, ia tidak berfungsi sebab tidak membuahkan hukum yang adil. Bisa difahami jika SARA yang sejatinya mulia jadi SARA penuh berhala yang mudah ditunggangi kepentingan jahat termasuk pengambing-hitaman yang tenar itu.

Dalam konteks itulah, partisipasi politik warga Tionghoa Nusantara menjadi krusial. Punya partai tersendiri atau tidak, sama-sama sulit. Jika tidak punya, sulit menyuarakan aspirasi khusus. Punya, juga sulit, mengingat menyatukan kepentingan dalam bingkai etnisitas itu tidak mudah. Sebab peta budaya Tionghoa RI itu heterogen, tak berbeda sebagaimana tiap warga Nusantara yang lain. Juga tidak realistik, sebab secara geografis, Tionghoa RI “tidak punya” kawasan khusus.

Lebih krusial, partai tersendiri berdasar etnisitas juga akan jadi preseden yang bisa memacu partai-partai berdasar primordialisme SARA lain yang justru seharusnya tak mendapat tempat dalam mekanisme politik yang rasional, objektif dan normatif. (SARA itu emosional, subjektif dan parameternya tak pernah bisa dibuat normatif). Jadi, jawab atas krusialitas perkara ini, sampai kini belum ditemukan. Ia masih perlu dikaji secara luas, mendalam, arif, dan penuh tanggungjawab. Tapi apa pun wujudnya, kepentingan mereka harus diberi tempat di jalan hukum/politik dalam berbangsa dan bernegara.

Yang jelas, politik pembauran yang sampai saat ini diberlakukan itu diskriminatif. Ia perlu reformasi total, khususnya menyangkut politik kebudayaan yang agaknya masih mengacu salah satu butir Piagam Asimilasi Bandungan 15-1-1961 yang … rasialis! Dirumuskan “orang seorang yang berasal dari keturunan Cina ke dalam tubuh bangsa Indonesia sedemikian rupa, sehingga akhirnya golongannya semula yang khas tak ada lagi.”

Adakah piagam Bandungan itu masih dipuja sebagai “kitab suci” pembauran? Jika ya, maka yang terjadi bukan pembauran, tapi absorbsi dan bahkan pelenyapan kultural! Ini jelas melawan HAM. Maka banyak dari kita yang merindukan tekat politik (apapun) yang membuat RI konsekuen melaksanakan Bhinneka Tunggal Ika, ialah menjadi taman tempat segala bunga budaya sejuta warna mekar bersama. Sebagaimana kita tidak rela kehilangan budaya Badui, Mentawai, Kubu dll, mengapa kita harus melenyapkan entitas budaya Tionghoa Nusantara, yang telah jadi bagian tak terpisahkan kebangsaan dan kenegaraan kita, sejak lama nian. Entah berapa abad.

Alhasil, dalam kaitan dengan keIndonesiaan, maka salah satu ukuran Indonesia memang betul-betul Indonesia adalah jika kaum Tionghoa Nusantara sudah tidak menghidupi lagi dan atau merasa dimacam-macami “martabat” keIndonesiaannya.

Selamat Tahun Baru Imlek!

L Murbandono Hs

Rakyat Biasa Warganegara RI

Hilversum, Nederland

Categories: L Murbandono Hs
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: